Ketua DPRD Sidimpuan Dituntut Mundur, RAPBD TA 2017 Belum Dibahas

SIDIMPUAN | SUMUT24

Baca Juga:

• PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan
• Polresta Deli Serdang Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026
• Andar Amin Harahap Ucapkan Selamat kepada Suyudi Ario Seto, Berharap Polri Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat

Atas kekecewaan Masyarakat terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Akhirnya, DEWAN Riset Pendidikan Sumut, Pusat Studi Pembangunan Tabagsel, Jaringan Aliansi dan Gerakan Mahasiswa Untuk Perubahan (Gempur) melakukan aksi bersama berunjukrasa ke DPRD menuntut ketua DPRD Hj Taty Aryani Tambunan, SH mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu mengemban tugasnya sebagai pimpinan DPRD Padangsidimpuan, Selasa (13/12).

Menurut mereka pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) TA 2017 hingga kini belum dilaksanakan padahal sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni Permendagari Nomor 31/ 2016, APBD TA 2017 paling lambat telah disahkan bulan Nopember 2016.

Pantauan SUMUT24 di gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, selasa (13/12) sore Pengunjukrasa yang dipimpin Wilman Nasution, Ahmad Budi Hasibuan, Riski Abadi Rambe, Koorlap Dedi Saputra dan Kordinator Aksi Sahrul tiba di gedung dewan di Jalan Sudirman dengan membawa spanduk besar bertuliskan “Turunkan Ketua DPRD Padangsidimpuan Pembahasan APBD TA 2017 Bukan Kegiatan Seremonial. Itu Hasil Keringat Rakyat, #Save DPRD”.

Memakai pengeras suara, juru bicara pengunjukrasa Wilman meneriakkan kekecewaannya atas tidak responsipnya ketua DPRD untuk segera membahas RAPBD TA 2017 Pemko Padangsidimpuan, padahal draf RAPBD telah diajukan walikota lebih sebulan silam.

“Jangankan membahas RAPBD, membahas KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) RAPBD TA 2017 saja belum terlaksana.Anggota dewan lebih mementingkan studi banding, bimtek dan kunjungan luar kota daripada membahas nasib rakyat (APBD). Kami minta ketua DPRD harus meletakkan jabatannya, kami tidak ingin dipimpin ketua yang tidak pro rakyat,” teriak Wilman.

Menurutnya, waktu dua minggu yang tersisa pada akhir tahun ini sangat tidak mungkin lagi bisa menyelesaikan pembahasan RAPBD dengan sempurna.Dan kalaupaun dibahas hasilnya diduga tidak lagi maksimal sehingga merugikan rakyat dan pembanguann Kota Padangsidimpuan setahun ke depan.

“APBD merupakan bahagian dari kepentingan rakyat, jadi jangan dianggap pembahasan APBD ini hanya kgiatan serimonial. Harus dibahas dengan teliti dan cermat,” jelas juru bicara lainnya.

Juru bicara lainnya Rio Sandy dan Budi Hasibuan juga mengungkapkan hal yang sama.Menurut mereka, kontroling, budgeting dan legislasi merupkan tugas pokok wakil rakyat yang harus dijalankan dengan beanr. (tomps)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan

Polresta Deli Serdang Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026

Andar Amin Harahap Ucapkan Selamat kepada Suyudi Ario Seto, Berharap Polri Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat

HMI Sumut Akan Demo Dinas Perkim Medan, Soroti Legalitas Bangunan di Medan Helvetia

Presiden Prabowo Lantik 14 Pejabat Baru, Muhammad Sarmuji Menjadi Menteri Perindustrian

Andi Yuslim Patawari: Bagai Air yang Terus Mengalir dan Api yang Tak Mau Padam