Melawan Lupa: Ketika Sang Jenderal Besar Pernah Disingkirkan dari Panggung Kekuasaan

Oleh: H. Syahrir Nasution

Baca Juga:

• Nobar Film G30S/PKI, Lom Lom Suwondo Ajak Masyarakat Jadikan Sejarah sebagai Pelajaran
• Tragedi Sumur Soco 1948
• GAPKI Sumut Bahas Isu Terkini Terkait Sektor Sawit

MEDAN — Jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Kalimat yang sangat dikenal dari Bung Karno itu terasa kembali relevan setiap kali bangsa Indonesia memperingati 30 September dan 1 Oktober. Sebab sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana seorang tokoh diuji, dan bagaimana sebuah bangsa memperlakukan orang-orang yang pernah berjuang untuknya.

Karena itu, ketika berbicara mengenai perjalanan sejarah Indonesia, nama Jenderal Besar TNI Dr. Abdul Haris Nasution atau yang akrab dipanggil Pak Nas, tidak boleh dilepaskan begitu saja dari ingatan generasi sekarang.

Pak Nas lahir di Hutapungkut, Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, 3 Desember 1918. Ia kemudian menjadi salah satu figur paling penting dalam sejarah militer dan politik Indonesia. Ia bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga pemikir militer, penulis dan perumus berbagai gagasan mengenai pertahanan negara.

Pemerintah kemudian menganugerahinya pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI pada 1997. Pangkat bintang lima itu juga diberikan kepada Jenderal Besar Soedirman dan Jenderal Besar Soeharto.

Namun, perjalanan Pak Nas tidak selalu berada di atas panggung kehormatan.

Justru ada fase panjang ketika seorang tokoh yang pernah berada di pusat kekuasaan harus menjalani kehidupan politik yang penuh pembatasan.

G30S 1965 dan Lolosnya Pak Nas

Pada malam 30 September menuju 1 Oktober 1965, terjadi Gerakan 30 September yang kemudian menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern.

Pak Nas termasuk tokoh militer yang menjadi sasaran penculikan. Ia berhasil menyelamatkan diri setelah rumahnya diserang. Namun tragedi itu merenggut putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, serta ajudannya, Lettu Pierre Andreas Tendean. Sejumlah perwira Angkatan Darat lainnya juga menjadi korban.

Di sinilah kita harus berhati-hati membaca sejarah.

Selama Orde Baru, peristiwa tersebut secara resmi dan dalam pendidikan sejarah populer lama sangat kuat dikaitkan dengan istilah "G30S/PKI". Namun kajian akademik menunjukkan bahwa penjelasan mengenai aktor, motif dan rangkaian sebab-akibat peristiwa 1965 tidak sesederhana satu tafsir tunggal. Bahkan historiografi mengenai peristiwa tersebut masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan.

Karena itu, generasi muda justru harus diajarkan membaca sejarah dengan sumber yang beragam, bukan sekadar menghafal satu versi.

Yang tidak terbantahkan adalah kenyataan bahwa Pak Nas selamat dari serangan tersebut, sementara putrinya Ade Irma dan Pierre Tendean menjadi korban.

Tragedi itu meninggalkan luka seumur hidup.

Dari Sekutu Politik Menjadi Pengkritik Kekuasaan

Ironisnya, sejarah Pak Nas setelah 1965 juga memperlihatkan bagaimana hubungan antara seorang tokoh militer dan kekuasaan dapat berubah.

Pak Nas pernah menduduki posisi penting sebagai Ketua MPRS. Ia ikut berada dalam proses politik yang mengantarkan perubahan kekuasaan dari era Soekarno menuju Orde Baru.

Namun kemudian hubungan Pak Nas dengan pemerintahan Soeharto memburuk.

Kajian mengenai perjalanan politik Nasution mencatat bahwa setelah keluar dari panggung kekuasaan, ia kemudian menjadi salah satu pengkritik pemerintahan Orde Baru. Ia juga dikenal sebagai bagian dari Petisi 50, kelompok tokoh yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Soeharto.

Di sinilah muncul pertanyaan sejarah yang menarik:

Mengapa seorang tokoh yang pernah membantu proses lahirnya sebuah kekuasaan justru kemudian berada di luar lingkaran kekuasaan tersebut?

Pertanyaan itu penting bukan untuk menghakimi masa lalu, tetapi untuk memahami bahwa kekuasaan dan idealisme sering kali berjalan di dua jalur yang berbeda.

Ketika Konsep Militer Diperdebatkan

Nama A.H. Nasution juga tidak dapat dilepaskan dari konsep Dwifungsi ABRI.

Nasution merupakan salah satu pemikir yang merumuskan gagasan mengenai peran sosial-politik militer. Tetapi sejarah kemudian menunjukkan bahwa implementasi konsep tersebut pada masa Orde Baru berkembang menjadi salah satu ciri utama sistem politik saat itu.

Kajian akademik mengenai Nasution bahkan mencatat paradoks tersebut: ia merupakan salah satu konseptor gagasan Dwifungsi ABRI, tetapi pada masa berikutnya ia juga mengkritik pelaksanaannya dalam pemerintahan Orde Baru.

Inilah pelajaran pentingnya.

Sebuah gagasan dapat mengalami perubahan makna ketika masuk ke dalam praktik kekuasaan.

Konsep yang lahir dalam konteks tertentu belum tentu menghasilkan praktik yang sama ketika diterapkan dalam konteks politik yang berbeda.

Pak Nas dan Bayang-Bayang Kekuasaan

Pada titik ini, muncul istilah yang menarik: "bayang-bayang" Pak Nas.

Bukan bayang-bayang dalam arti mistis.

Melainkan bayang-bayang berupa warisan pemikiran, senioritas, pengalaman, legitimasi sejarah dan keberanian menyampaikan kritik.

Pak Nas merupakan figur yang memiliki perjalanan panjang sejak revolusi kemerdekaan. Ia mengalami perang, pergolakan politik, perubahan rezim dan berbagai konflik internal bangsa.

Karena itu, keberadaannya tidak mudah dihapus dari sejarah.

Ia mungkin dapat disingkirkan dari jabatan.

Ia mungkin dapat kehilangan akses terhadap kekuasaan.

Tetapi pemikiran dan karya-karyanya tetap dapat dibaca.

Inilah yang membedakan kekuasaan dengan warisan sejarah.

Kekuasaan memiliki masa jabatan.

Sejarah tidak mengenal masa jabatan.

Dari Medan Perang ke Buku

Salah satu warisan terbesar Pak Nas justru bukan jabatan politiknya, melainkan tulisan-tulisannya.

Pokok-Pokok Gerilya menjadi salah satu karya penting dalam pemikiran perang gerilya. Ia juga menulis karya monumental Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia dan Memenuhi Panggilan Tugas.

Karena itu, tidak berlebihan apabila A.H. Nasution dikenang sebagai salah satu intelektual militer Indonesia.

Ia menunjukkan bahwa seorang prajurit tidak hanya dituntut mampu menggunakan senjata, tetapi juga harus mampu berpikir, menulis dan membaca perubahan zaman.

Kekuasaan Tidak Selamanya Berkuasa

Ada pelajaran lain yang sangat penting dari kehidupan Pak Nas.

Kekuasaan tidak pernah abadi.

Jabatan datang dan pergi.

Rezim berganti.

Tokoh politik naik dan turun.

Tetapi integritas, pemikiran dan karya dapat bertahan jauh lebih lama daripada sebuah jabatan.

Pak Nas meninggal dunia pada 6 September 2000. Pemerintah kemudian menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada 2002.

Dengan demikian, sejarah akhirnya memberikan tempat tersendiri kepada tokoh yang pernah mengalami pasang surut kekuasaan itu.

Apa Artinya bagi Generasi Sekarang?

Pertanyaan terpenting hari ini bukan semata-mata:

"Siapa yang benar dan siapa yang salah pada masa lalu?"

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

"Apa yang dapat kita pelajari dari masa lalu agar kesalahan sejarah tidak berulang?"

Generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha hidup dalam zaman yang berbeda.

Mereka tidak mengalami perang kemerdekaan.

Mereka tidak mengalami Demokrasi Terpimpin.

Mereka tidak mengalami Orde Baru.

Mereka juga tidak mengalami langsung trauma politik 1965.

Tetapi mereka hidup dengan warisan sejarah tersebut.

Di tengah banjir informasi, media sosial dan kecerdasan buatan, tantangan terbesar bukan lagi mencari informasi.

Tantangannya adalah membedakan informasi, propaganda, opini dan fakta sejarah.

Karena itu, sejarah harus dibaca dari banyak sumber.

Dokumen harus diperiksa.

Kesaksian harus dibandingkan.

Kajian akademik harus dibaca.

Dan setiap klaim sejarah harus ditempatkan dalam konteks zamannya.

Jangan Mengkultuskan, Jangan Menghapus

Mengenang A.H. Nasution bukan berarti mengkultuskan seorang tokoh.

Begitu pula mengkritisi kebijakan atau pemikirannya bukan berarti menghapus jasa-jasanya.

Sejarah yang sehat justru mampu menempatkan seorang tokoh secara utuh: dengan jasa, gagasan, kontroversi, keberhasilan dan keterbatasannya.

Itulah yang seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya.

Bukan sejarah yang dipoles untuk kepentingan kekuasaan.

Bukan pula sejarah yang sengaja dihapus karena tidak sesuai dengan kepentingan politik.

Melainkan sejarah yang berani mengatakan:

Ini yang terjadi.

Ini sumbernya.

Ini perbedaannya.

Silakan generasi berikutnya belajar dan menilai.

Pak Nas dan Cermin Indonesia Hari Ini

Ketika kita melihat kehidupan politik Indonesia sekarang, kisah A.H. Nasution seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan membutuhkan kritik.

Negara tidak boleh hanya dipenuhi orang-orang yang mengatakan "ya".

Kritik bukan selalu ancaman.

Perbedaan pendapat bukan otomatis pengkhianatan.

Dan loyalitas kepada negara tidak identik dengan loyalitas kepada seorang penguasa.

Justru dalam negara demokrasi, kekuasaan harus selalu dapat dikritik dan diawasi.

Itulah salah satu pelajaran yang dapat kita tarik dari perjalanan panjang A.H. Nasution.

JAS MERAH

Maka, pada 1 Oktober 2026 ini, mengenang A.H. Nasution bukan sekadar mengenang seorang jenderal yang pernah lolos dari maut pada 1965.

Kita sedang mengingat seorang manusia yang melewati hampir seluruh fase penting perjalanan republik.

Dari revolusi.

Perang gerilya.

Krisis politik.

G30S 1965.

Peralihan kekuasaan.

Orde Baru.

Petisi 50.

Hingga rekonsiliasi menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto.

Dan akhirnya, ia memperoleh pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI pada 1997. Keppres No. 46/ABRI/1997 memang mencantumkan penganugerahan tersebut; sumber sejarah militer juga mencatat bahwa tiga tokoh yang memperoleh pangkat Jenderal Besar adalah Soedirman, A.H. Nasution dan Soeharto.

Maka benar kata Bung Karno:

Jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Sebab bangsa yang melupakan sejarah akan mudah kehilangan arah.

Dan dari sosok Jenderal Besar A.H. Nasution, kita belajar satu hal yang sangat penting:

Jabatan dapat dirampas oleh perubahan politik, tetapi pemikiran dan keteladanan tidak mudah dikuburkan oleh kekuasaan.

Semoga generasi hari ini tidak hanya mengenal A.H. Nasution sebagai nama jalan, nama museum atau nama seorang jenderal dalam buku pelajaran.

Tetapi mengenalnya sebagai bagian penting dari perjalanan panjang Republik Indonesia.

Medan, 1 Oktober 2026

H. Syahrir Nasution, SE., MM
Sutan Kumala Bulan

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Nobar Film G30S/PKI, Lom Lom Suwondo Ajak Masyarakat Jadikan Sejarah sebagai Pelajaran

Tragedi Sumur Soco 1948

GAPKI Sumut Bahas Isu Terkini Terkait Sektor Sawit

PLN UID Sumatera Utara Raih Penghargaan Outstanding Energy Transition Practices