KPK Periksa Setya Novanto Terkait Korupsi e-KTP

Jakarta | SUMUT24

Baca Juga:

• Teguh Santosa: Wartawan Harus Waspadai Optik Algortima
• HUT Propam Polri ke-24, Polres Tapsel Turun Langsung Berbagi dengan Warga Situmba
• Judi Togel Diduga Beroperasi di Warung, Satreskrim Polres Padang Lawas Amankan AH

Ketua DPR Setya Novanto rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Politikus Golkar itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.

“Tadi saya diundang oleh KPK sebagai saksi Sugiharto,” ujar Novanto usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/12).

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu merasa senang diperiksa KPK. Bahkan dia berterima kasih kepada KPK karena dapat mengklarifikasi berbagai isu terkait kasus korupsi e-KTP. Apalagi, dia harus tinggalkan rapat paripurna untuk memenuhi panggilan KPK.

“Saya terima kasih kepada KPK, karena saya tadi ada rapat paripurna. (Pemeriksaan) ini sangat penting untuk saya bisa mengklarifikasi secara keseluruhan dan semuanya sudah saya jelaskan dan substansinya silakan saja tanya kepada penyidik,” ujar dia.

“Alhamdulillah saya bahagia dan senang karena sudah bisa memberikan penjelasan dan mengklarifikasi secara keseluruhan,” kata Setya Novanto.

KPK telah menetapkan dua tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2012 di Kemendagri. Keduanya, yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK sendiri telah mendalami kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2012 ini pada tingkat penyidikan hingga dua tahun lebih. Baik Irman maupun Sugiharto, dalam sengkarut proyek senilai Rp 5,9 triliun itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp 2,3 triliun. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Teguh Santosa: Wartawan Harus Waspadai Optik Algortima

HUT Propam Polri ke-24, Polres Tapsel Turun Langsung Berbagi dengan Warga Situmba

Judi Togel Diduga Beroperasi di Warung, Satreskrim Polres Padang Lawas Amankan AH

Kemarau Panjang di Padangsidimpuan! Di Bakti TNI AD 2026, Kodim 0212/Tapsel Bantu Warga Penuhi Kebutuhan Air

Triwulan III Penerimaan Zakat Meningkat Signifikan, Wagub Sumut Harap Baznas Ikut Dampingi Mustahik

Rencana Mau Kabur ke Palembang!!! Dua Pelaku Pembunuh Wakil Rektor 2 IT&B Diberi Tindakan Tegas Terukur