Kejaksaan Diminta Supervisi, Dugaan Korupsi Keramba Rp 6 Miliar

MEDAN |SUMUT24

Baca Juga:

• Perkuat Budaya Continuous Improvement, BNCT Gelar Lean Training 2026 demi Wujudkan Operasional Unggul
• Usung Tema "Make The Safe Choice", BNCT Gelar Global Safety Day 2026
• Perkuat Standardisasi dan Reputasi Perusahaan, BNCT Utus Tim Humas dalam Workshop & Certification of Public Relations Bersama Pelindo Terminal Petikem

Dugaan proyek fiktif pengadaan jaring apung Rp 6 Miliar di Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, sewaktu dipimpin Zulkarnai. Saat ini dipercaya sebagai Pj Walikota Tebingtinggi. “Kalau memang Poldasu tak mampu menanganinya, karena terkesan dipetieskan. Sebaiknya Kejatisu sebagai aparat penegak hukum mensupervisi kasus tersebut, agar terang benderang,” tegas Presiden Gerakan Aku Geram Anti Koruptor (GAGAK) RI Safrizal Elbatubara kepada SUMUT24, Minggu (4/12).

Lebih lanjut dikatakan Safrizal Elbatubara, “sepertinya Poldasu tak mampu menanganinya, sehingga memang sebaiknya kasus tersebut disupervisi (dilihat atau diawasi kembali,red) oleh Kejatisu,” tegasnya.

Safrizal menilai, Mendagri Tjahjo Kumolo sebenarnya salah menempatkan Zulkarnain sebagai Pj Walikota Tebingtinggi, dengan tidak terlebih dahulu mengetahui track rekordnya selama ini. “Namun begitupun Pemprovsu bisa kembali mengajukan Pj Walikota Tebingtinggi kembali dengan melakukan pemberhentian Zulkarnain sebagai Pj Walikota Tebingtinggi terlebih dahulu,” tegas Safrizal Elbatubara.

Kasus ini kan dinilai diduga telah merugikan keuangan negara, sehingga siapapun boleh melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, sepanjang aparat penegak hukum yang serius mengusut kasus tersebut,.

Sebelumnya diketahui, Proyek senilai Rp6 miliar untuk pengerjaan keramba apung di Danau Toba dikerjakan oleh PT Bina Uli Graha, beralamat Jalan Prof HM Yamin, Gang Lurah No 12 Medan, diduga tidak memiliki Laporan Pertanggungjawaban Anggaranya yang benar.

Artinya, ujar Safrizal Elbatubara, proyek yang sebelumnya diduga dikerjakan perusahaan ’bodong’. Sehingga laporan untuk pertanggungjawabannya diambil dari LPJ penggunaan anggaran dari sebuah kegiatan penyuluhan dan kegitaan jaring apung lainnya pada periode sebelumnya.

Kuatnya dugaan proyek fiktif tersebut terindifikasi sejak diketahui adanya sebuah laporan pertanggungjawaban proyek yang disebut –sebut merupakan LPJ angagaran kegiatan jaring apung senilai Rp 6 Miliar tersebut.

“Itu ada beberapa item dari total dari Rp 6 miliar kegiatannya. Dan beberapa item tersebut, data dan laporan yang disebut-sebut merupakan LPJ kegiatan jaring apung, yang di dalamnya sama laporannya, seperti nilai angka harga dan biaya, padahal kegitannya berbeda.

Sebelumnya, saat SUMUT24 mencoba mengkonfirmasikan soal pengadaan jaring apung Rp6 miliar yang diduga terjadi korupsi kepada Pj Walikota Tebingtinggi, Zulkarnain, namun tak berhasil.

Saat dikonfirmasi SUMUT24 melalui sms kepada Kasubsi Humas Kejantisu, Yos Gerald Arnold, Minggu malam (4/12), terkait Dugaan proyek fiktif pengadaan jaring apung Rp 6 Miliar di Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, sewaktu dipimpin Zulkarnai, sayangnya Yos Gerald Arnold tak menjawab sms tersebut. (W03/R04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Budaya Continuous Improvement, BNCT Gelar Lean Training 2026 demi Wujudkan Operasional Unggul

Usung Tema "Make The Safe Choice", BNCT Gelar Global Safety Day 2026

Perkuat Standardisasi dan Reputasi Perusahaan, BNCT Utus Tim Humas dalam Workshop & Certification of Public Relations Bersama Pelindo Terminal Petikem

Dorong Pertumbuhan Inklusif, BNCT Integrasikan Konsep CSV dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Tiga Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port

Kunjungan Kedesa Binaan,Pekerja Rentan Desa Parapat Menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan