Soal Luhut Ditunjuk Urus Migor Ini Pernyataan Tegas PKS

Jakarta I Sumut24.co Fraksi PKS menilai penunjukkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani sengkarut minyak goreng (migor) berpotensi melanggar UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Baca Juga:

• Krisis Selat Hormuz dan Momentum Indonesia Membangun Ekonomi Selat
• KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia
• PROLETAR SURATI KAPOLRESTABES MEDAN, KAPOLDASU HINGGA KAPOLRI: PERTANYAKAN LAMBANNYA PENANGANAN LAPORAN

Sebab dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif. Penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu, agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni.

Begitu ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

“Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinves, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan,” tegasnya.

Mulyanto berpandangan bahwa penunjukan Luhut dalam urusan perminyakgorengan ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi dalam mengurus soal migor yang kebijakannya berkali-kali gagal. Lihat juga Sastroy Bangun Resmi Jabat Ketua DPC PKB Karo Eks Kiper Timnas Resmi Gabung Partai Golkar

Menurutnya, sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustrasi presiden.

Penunjukan Presiden Jokowi ini makin membuktikan bahwa dia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis.

“Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri,” kata Mulyanto.

Anggota DPR RI Dapil Tangerang Raya itu menduga kebijakan Presiden ini punya bobot politik yang kental. Apalagi kemarin Menko Perekonomian dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

Selain itu, menurut Mulyanto, dengan kembali menerapkan kebijakan DMO-DPO untuk CPO dan menghapus subsidi migor curah dan memindahkan tanggung jawab terkait migor curah dari Menteri Perindustrian menjadi kembali kepada Menteri Perdagangan, makin memperkuat spekulasi tersebut. (rmol/red2)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Krisis Selat Hormuz dan Momentum Indonesia Membangun Ekonomi Selat

KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia

PROLETAR SURATI KAPOLRESTABES MEDAN, KAPOLDASU HINGGA KAPOLRI: PERTANYAKAN LAMBANNYA PENANGANAN LAPORAN

KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia

Aktivitas Gunung Sorikmarapi Meningkat, Ini Himbauan Bupati Madina Saipullah Nasution Saat Turun Langsung Pantau Pos Pengamatan

Menguatkan nilai kemanusiaan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Berikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu