Sikat Pungli SIM dan Samsat

Jakarta | SUMUT24 Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan petugas Propam seluruh Polda di Indonesia untuk menindak praktik pungutan liar (pungli) pengurusan SIM dan dokumen kendaraan bermotor di Samsat.

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

“Kami dianggap nangani instansi lain, tapi kami enggak ditindak. Tolong ekspos bahwa sudah ada penindakan duluan sudah perintahkan Propam untuk bertindak seluruh Indonesia, fokus saya di SIM dan Samsat,” tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Rabu (12/10). Jenderal Tito, mengatakan pihaknya telah mengusut praktik pungli SIM dan Samsat di sejumlah daerah, di antaranya Bekasi dan Tangerang. Dikatakannya ada empat kasus pungli yang tengah didalami Propam.

“Sudah saya tindak itu, sudah ada penindakan. SIM yang di Bekasi yang di Tangerang, ada empat kami gali,” tegasnya.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Selasa (11/10), Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin melakukan reformasi hukum secara besar-besaran. Tak terkecuali pembenahan secara internal di setiap institusi.

Jokowi mengatakan, institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkumham harus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum. Juga membenahi sentra pelayanan mulai Imigrasi, Lapas, pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang.

“Pastikan bahwa tidak ada praktik pungli di situ,” tegas Jokowi di Istana Kepresidenan, kemarin.

Jokowi akan terus mengawasi langsung perubahan dari perbaikan yang terjadi di lapangan. Berbagai terobosan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus korupsi dan narkoba juga harus jadi perhatian.

“Saya juga minta dilakukan langkah-langkah terobosan dalam pencegahan dan penyelesaian kasus, baik kasus korupsi kasus HAM masa lalu, kasus penyelundupan, kasus kebakaran hutan, dan lahan serta kasus narkoba,” papar Jokowi. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov