Pemprovsu Terancam Kollaps

MEDAN | SUMUT24 Anggaran demokrasi kita memang sangat mahal, padahal faktanya sangat menyedihkan bagi kehidupan rakyat. Dimana pada Pilkada yang lalu-lalu yang menang hanya Golput alias tak memilih.

Baca Juga:

• MENGADILI PENYIMPANGAN, MEMBENAHI PEMASYARAKATAN
• Bupati Asahan Buka LK II Tingkat Nasional HMI : Lahirkan Kader Solutif yang Jadi Mitra Strategis Pembangunan
• Pemkab Solok Siapkan Huntap untuk Warga Terdampak Galodo, Lokasi Relokasi Dikaji

“Harusnya menjadi perhatian bagi semua lini terutama bagi Pemerintah, KPU dan Bawaslu. Seperti Pilgusu 2018 yang akan datang yang bakal menghabiskan APBD Provsu mencapai Rp 1,2 Triliun adalah hal yang perlu dipertanyakan dan diantisifasi,” tegas Pengamat Sosial dan Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Senin (10/10).

Menurutnya, Dana Pilgubsu yang mencapai Rp 1,2 Trilun tersebut bakal mengganggu pembangunan Sumatera Utara juga Pemprovsu terancam Kollaps, karena saat ini Pemprovsu lagi mencicil hutang ke Kab/Kota sehingga harusnya dana tersebut dipikirkan kembali. “Karena nantinya bakal jelas masyarakat sudah malas memilih pemimpinnya, karena suaranya selama ini tak pernah disahuti,” tegas Shohibul Anshor.

“Kita berharap para stakeholder mempertimbangkan matang-matang anggaran yang sangat fantastis tersebut dengan berbagai pertimbangan dan penelituian yang jelas sehingga jangan terus rakyat yang selalu dirugikan,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakannya, begitu juga anggaran Pilkada serentak 2017 di 100 daerah menghabiskan anggaran mencapai Rp 4,15 Triliun. Pilkada serentak 15 Februari 2017 akan diselenggarakan di 101 daerah. Ketersediaan anggaran penyelenggaraan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dan KPU.

“Dari 100 daerah tersebut tercatat Rp 4,15 Triliun. Anggaran Pilkada paling kecil adalah di Rp7 Miliar di Kota Singkawang, daerah lainnya sangat besar dan fantastis. Anggaran Pilkada paling besar adalah Rp 642 Miliar di Papua Barat,” tegas Shohibul Anshor.

10 Derah yang anggarannya diusulkan sama dengan NPHD final yang disetujui Pemda dan KPUD. Memang sangat aneh, dari 28 daerah yang mengusulkan anggaran dengan jumlah tertentu , tapi disetujui lebih besar dari usul. 62 daerah yang anggaran lebih besar, tetapi disetujui lebih kecil. Ditambahkannya, dengan biaya Rp 1,2 Triliun untuk Pilgubsu sebesar itu Sumut bakal terseok-seok dalam hal anggaran selama ini pasti Sumut terancam kollaps, Ucapnya. Apalagi selama ini masalah anggaran pilkada sangat rawan penyelewengan. “Kiranya menjadi perhatian KPK. Anggaran sebesar itu harus direvisi untuk komponen pengadaan bahan sosialisasi dan honor. Saya berharap KPK unjuk gigi dalam berbagai Pilkada di Indonesia ini,” ucapnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

MENGADILI PENYIMPANGAN, MEMBENAHI PEMASYARAKATAN

Bupati Asahan Buka LK II Tingkat Nasional HMI : Lahirkan Kader Solutif yang Jadi Mitra Strategis Pembangunan

Pemkab Solok Siapkan Huntap untuk Warga Terdampak Galodo, Lokasi Relokasi Dikaji

Gelar Pelantikan dan Rakerda 2026, Golkar Sumut Siap Menguningkan Sumatera Utara

Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Sumut

Anggunnya Jelita Asri Ludin Tambunan dalam Balutan Tenun Deli Serdang di Kriyanusa 2026