Kinerja Sarmadan Bobrok

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• TAPSEL: “TAK PERNAH SELESAI” HARUS BERUBAH MENJADI “TETAP PASTI SELESAI”
• Lebih dari Sekadar Belajar: Mahasiswa Kini Bisa Rasakan Pengalaman Kerja Nyata di Telkomsel lewat Virtuship
• PLN dan Pemkot Subulussalam Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan PLTA Kumbih 3

Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah (PAD) mengalami surplus dengan capaian 100,02% dari target Rp 5 triliun. Capaian ini dianggap lebih baik karena selama empat tahun terakhir, PAD Sumut selalu defisit. Tahun lalu (2014) hampir 10% defisitnya. Artinya minus pendapatannya dibandingkan dengan belanjanya.

“Ini sesuatu yang sangat ‘luar biasa’, jika Panitia Anggaran di DPRD Sumut tidak melakukan uji relevansi dan uji efektifitas penganggaran, terhadap agenda publik yang cenderung merugikan masyarakat. Sehingga kita pertanyakan penurunan BBN-KB dan PBB KB oleh Kadis Pendapatan Sumut Sarmadan Hasibuan. Artinya, Sarmadan Hasibuan tak layak menjabat sebagai Kadis Pendapatan Sumut,” tegas Ketua Pusat Pengkajian Informasi dan Transparansi Anggaran (Puspita) Andi Nasution kepada SUMUT24, Senin (10/10).

Menurutnya, “dengan penurunan sektor potensial pajak tersebut jelas bahwa Sarmadan Hasibuan tak layak jadi Kadis pendapatan Sumut. Itu artinya Gubsu telah salah pilih,” tegas Andi Nasution.

Lebih lanjut ditegaskan Andi Nasution, hingga saat ini sumber pendapatan terbesar masih berasal dari BBNKB sebesar Rp1,04 triliun, pajak Rp1,52 triliun, dan pajak lainnya Rp840 miliar. tahun 2011 hingga 2014 Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Sumut selalu defisit. Bahkan, pernah sampai 17% pada 2013.

Untuk APBD 2016, target PAD hanya Rp 4,63 triliun atau meningkat dari Rp 4,62 triliun pada tahun lalu. Selain itu, dana perimbangan naik menjadi Rp 2,27 triliun dari Rp 1,71 triliun dan pendapatan lain yang sah melonjak menjadi Rp 3,07 triliun dari Rp 2,11 triliun.

Untuk tahun 2016 pada Pada KUPPAS P-APBD TA. 2016, Dana Hibah bertambah Rp 187 Miliar lebih, Pajak Daerah BBN-KB di turunkan Rp 71 Miliar lebih dan Pajak Bahan Bakar diturunkan Rp 90 Miliar.

Dengan penurunan pajak-pajak tersebut, ujar Andi Nasution, perhitungannya harus jelas kenapa dikurangi. Apa parameternya berbagai potensi pajak tersebut harus diturunkan. Karena itu menyangkut bagi hasil bagi 34 Kab/kota se Sumut.

Harusnya tugas Kadis Pendapatan itu menaikkan Pendapatan, bukan malah menurunkan pendapatan daerah, berarti Sarmadan bukan orang yang tepat duduk mendapatkan jabatan Kadis Pendapatan tersebut.

“Kita berharap Gubsu agar mempertimbangkan kembali jabatan Kadis Pendapatan Sumut Sarmadan Hasibuan, kejadian penurunan Pajak ini baru pertama kali terjadi sekian banyaknya Jabatan Kadis Pendapatan dijabat oleh berbagai pejabat eselon II, baru kali ini ada penurunan pendapatan sewaktu Kadispenda dijabat Sarmadan Hasibuan,” tegas Andi Nasution.

Lebih lanjut Andi, tak ada alasan yang jelas dalam penurunan pendapatan pajak tersebut, Sebaiknya DPRDSU merekomendasikan pengevaluasian Kadis Pendapatan Sarmadan Hasibuan. “Dan Gubsu HT Erry Nuradi sebaiknya menjalankan rekomendasi DPRDSU tersebut dengan segera mengevaluasi Sarmadan Hasibuan dari jabatannya,” tegas Andi Nasution. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

TAPSEL: “TAK PERNAH SELESAI” HARUS BERUBAH MENJADI “TETAP PASTI SELESAI”

Lebih dari Sekadar Belajar: Mahasiswa Kini Bisa Rasakan Pengalaman Kerja Nyata di Telkomsel lewat Virtuship

PLN dan Pemkot Subulussalam Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan PLTA Kumbih 3

Jelang HUT RI, PWPM Datang Membawa Pesan: Wartawan Senior Tak Boleh Dilupakan

Perkuat Keamanan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN dan Polda Sumut Perkuat Kolaborasi

Makin Mudah Merencanakan Perjalanan, Bluebird Perluas Akses Digital Goldenbird via MyBluebird dan Web Reservation