Ketua Fraksi Hanura DPRDSU Rusdi Lubis : Penempatan Pejabat Direksi PDAM Tirtanadi-Bank Sumut Harus Bebas KKN

MEDAN I SUMUT24.co Dua Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumut yakni Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Air Minum serta Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut juga masih kosong. Dampaknya bisa mengganggu perkembangan kedua perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
• Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo
• Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

“Kita minta sebaiknya Gubsu Edy Rahmayadi sebagai pemegang saham dan penentu harus cepat beraksi dengan menetapkan para direksi yang masih kosong tersebut. Begitupun, pengangkatan para direksi haruslah benar-benar menempatkan orang-orang yang kapabel dan profesional serta bebas dari peroalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegas Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut H Rusdi Lubis SH MMA, pada pers, Minggu (12/12).

Menurut Rusdi, seleksi para direksi kedua perusahaan  itu agar benar-benar ketat, karena kita khawatir ada permainan suap dan lain sebagainya. Makanya seleksi tersebut harus dipantau oleh aparat hukum agar bebas dari praktek KKN,” tegasnya.

Masih kata Rusdi yang juga Ketua Kahmi Sumut ini, siapapun yang terpilih nantinya agar agar benar-benar dapat merubah Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi kearah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tak cuma itu bisa bersinergi dengan para direksi maupun dirut. Karena, sosok personil yang menduduki jabatan tersebut, diyakini mampu bekerjasama dengan tim untuk mewujudkan visi misi Sumut bermartabat, utamanya didalam mengelola perusahaan BUMD milik pemerintahan propinsi Sumatera utara ini, katanya.

Sementara itu Pemerhati Sosial Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar mengatakan, saya kira BUMD yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi memiliki peran yang semestinya tidak hanya menjadi triger ekonomi dalam arti growth atau laba perusahaan. Tetapi ia memiliki obligasi (kewajiban) moral mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat yang tak lepas dari masalah konvensional, yakni miodal kerja. Jadi, peran dan fungsinya tak tepat jika hanya ditilik dari agregat laba rupiah yang dibukukannya setiap tahun. Itu terlalu konvensional, ujar Shohibul Anshor Siregar.

Lanjut Shohibul, yang terpenting pada prinsipnya asessment yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pejabat yang ditempatkan memang harus berkualitas yang tau betul persoalan di kedua BUMD tersebut, baik Tirnadi maupun Bank, pungkasnya.red/IN

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman

Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo

Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

1 Hektare Lahan Bawang Putih Ditanam di Madina, Kapolres: Ketahanan Pangan Harus Diperkuat

Ngaku Ambil AC dan Genset Tanpa Izin, Pemuda 22 Tahun Berurusan dengan Polisi

Petani 48 Tahun di Tapsel Tewas di Saluran Sawah, Sebelumnya Sempat Muntah Usai Makan Kacang