DPRD Kota Solok Rapat Paripurna APBD Kota Solok TA 2022, Perda Kota Solok Tahun 2022 Sebesar Rp 535,9 Milyar

SOLOK | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
• Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo
• Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

Bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRDDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok Sumatra Barat menggelar rapat paripurna persetujuan bersama terhadap Ranperda Kota Solok tentang APBD Kota Solok tahun anggaran 2022 menjadi Perda Kota Solok Tahun 2022 sebesar Rp 535,9 Milya , Senin (29/1/2021).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Solok, Hj. Nurnisma SH didampingi Wakil Ketua Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma serta anggota DPRD lainnya dan dihadiri Walikota Solok, H. Zul Elfian Umar, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Organisasi perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan undangan lainnya.

Juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh sebelum pengesahan menjelaskan, tiga fraksi yang ada di DPRD Kota Solok telah sepakat dan mensetujui Ranperda Kota Solok Tahun anggaran 2022 menjadi Perda Kota Solok Tahun 2022.

Disampaikan, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengambil kesepakatan dalam pembahasan bersama dengan total APBD Kota Solok Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 535.988.740.371, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 45.655.665.666, Pendapatan transfer sebesar Rp. 490.333.074.705 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 9.941.698.735.

Sedangkan untuk Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 745.374.238.311, Defisit sebesar Rp. 209.385.497.940, Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 209.385.497.940, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 211.468.831.240, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.083.333.300 dan Silpa sebesar Rp. 136.468.831.240.

Pada kesempaan itu, Fraksi – Fraksi DPRD Kota Solok menyampaikan beberapa pandangan, di bacakan oleh Rusdi Saleh berupa usulan dan saran ke Pemerintah Daerah, diantaranya Fraksi Golkar.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar menyampaikan masukkan dan usulan dari aspirasi masyarakat tentang rencana revitalisasi pasar raya solok pada tahun 2022, akan menjawab semua pesoalan yang selama ini tak kunjung terselesaikan.

Namun Golkar menilai, rencana ini terkesan dipaksakan dan tergesa gesa karena tidak dimulai dengan perencanaan yang matang, sehingga di kwatirkan pengerjaanya nanti akan menimbulkan banyak masalah terutama di dalam pemindahan para pedagang dan didalam proses pengerjaan.

Menurut Fraksi Golkar, dikuatirkan juga akan terjadi persoalan yang akhirnya bermuara pada hukum. Karena itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Daerah dikaji lagi dengan se baik-baiknya.

Selain itu, dalam pengawasan pekerjaan, Golkar perharap kepada Pemerintah Daerah, agar selalu mengawasinya dengan baik, karena masih ditemukan pekerjaan yang asal jadi, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan dan harapan dari pengunaan anggaran tersebut.

Berkaitan dengan anggaran honor, PAUD, Linmas, MDA, Garin dan pekerja sosial lainnya, diminta agar direalisasikan sesuai dengan waktu atau jadwal penerimaan bulanannya.

Selanjutnya, Fraksi Solok Adil Makmur menyampaikan, Ranperda APBD Tahun anggaran 2022 dilakukan untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya, dukungan program pemulihan ekonomi Daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dukungan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Secara normatif, penyusunan dan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Solok tahun anggaran 2022 sudah memenuhi aspek yuridis normatif, dimana Ranperda APBD ini telah merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga tertuang pada Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Fraksi Solok Bersatu melalui pendapat akhirnya menegaskan, seluruh program dan kegiatan harus dilaksanakan di awal tahun, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat, walupun PAD dari Pemerintah Daerah berkurang dan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk kreatif dan inovatif dalam mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tidak lagi mendepositokan APBD untuk mencapai target PAD.

Fraksi Solok bersatu juga mengingatkan soal dana BKK Rp. 1 milyar untuk SLTA diprioritaskan untuk siswa/siswinya, dan untuk anggaran Rp. 2 milyar diprioritaskan bagi SD, SMP Kota Solok.(Eli)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman

Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo

Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

1 Hektare Lahan Bawang Putih Ditanam di Madina, Kapolres: Ketahanan Pangan Harus Diperkuat

Ngaku Ambil AC dan Genset Tanpa Izin, Pemuda 22 Tahun Berurusan dengan Polisi

Petani 48 Tahun di Tapsel Tewas di Saluran Sawah, Sebelumnya Sempat Muntah Usai Makan Kacang