Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
kota
Jakarta I Sumut24 Pemuda Pancasila meminta politikus PDIP Junimart Girsang tak asal bicara dan meminta Kemendagri tak memberi izin Pemuda Pancasila (PP). Menurutnya, pernyataan tersebut telah melukai anggota PP yang ada di Indonesia. “Kita minta, (Junimart) bijak ngasih opini. Kita organisasi sudah tua, 61 tahun. Kita ada di mana-mana sampai tingkat desa. Sistem organisasi mapan,” ucap Ketua Bidang Polhankamnas Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Piala HS, saat dihubungi Wartawan. Piala menyebut, anggota Pemuda Pancasila dari berbagai kalangan termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet), dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitt.
Baca Juga:
“Pimpinan penting di negara ini juga anggota kita, pengurus kita,” ucapnya.
“(Bamsoet) Wakil Ketua Umum, Ketua DPD itu Ketua MPW PP Jawa Timur. Jadi kasih stetment jangan singgung perasaan anggota, jangan menggeneralisir (kasus bentrok di Cilegon kesalahan seluruh organisasi), jangan meresahkan,” katanya.
Piala lalu menyinggung Daerah Pemilihan (Dapil) Junimart di Sumatera Utara (Sumut) adalah basis Pemuda Pancasila. Jangan sampai ada keributan bahkan hilang dukungan karena pernyataan tersebut.
“Banyak di dapil beliau itu banyak. basis kita di Sumut. Jangan sampai begitu (hilang dukungan), makanya jangan salah berbicara,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, bentrokan dua ormas, Pemuda Pancasila dan FBR, terjadi pada Jumat (19/11) sore kemarin. Bentrokan ormas terjadi sejak pukul 17.00 WIB sore. Pada pukul 18.30 WIB, situasi di lokasi telah kondusif. Aparat kepolisian bersama TNI kemudian bersiaga di lokasi.
Posko Pemuda Pancasila rusak akibat bentrokan ini. Atapnya yang terbuat dari asbes rusak hingga nyaris ambruk.
Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memanggil perwakilan kedua ormas tersebut. Dia meminta pemerintah tegas mengambil sikap dengan tidak memperpanjang izin kedua ormas itu jika masih menimbulkan keresahan.
“Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat tentu Kemendagri bisa mencabut izin dari ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas FPI, dll. Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi ini kita fokus terhadap pencegahan, penyebaran virus COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.red
Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
kota
Hari Jadi Polwan ke78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo
kota
Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian
kota
1 Hektare Lahan Bawang Putih Ditanam di Madina, Kapolres Ketahanan Pangan Harus Diperkuat
kota
Ngaku Ambil AC dan Genset Tanpa Izin, Pemuda 22 Tahun Berurusan dengan Polisi
News
Petani 48 Tahun di Tapsel Tewas di Saluran Sawah, Sebelumnya Sempat Muntah Usai Makan Kacang
kota
Sukhairi Nasution Resmi Pimpin DMI Madina 20262031, Sekda Afrizal Dorong Masjid Jadi Pusat Peradaban
kota
Langkah Tegas Madina Hadapi PETI, Satgas Siapkan Personel untuk Operasi Lapangan
kota
Bawa Nama Madina ke Panggung Nasional, Bupati Saipullah Nasution Raih Penghargaan IIGCE 2026
News
Eksekusi Lahan Ditolak PN Lubuk Pakam, Kuasa Hukum PT RPP Soroti Dugaan Penipuan DT
News