Wali Kota Medan Bobby Nasution Ikuti Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bersama Wapres

Medan I Sumut24.CO

Baca Juga:

• Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan
• Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode
• Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengikuti rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (17/11).

Rapat ini diikuti juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Forkopimda Sumut, serta Bupati dan Walikota se-Sumut.

Dikatakan Wapres RI Ma’ruf Amin menyampaikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat. “Lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan, power,” ujar Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan. “Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf mengapresiasi Pemprov Sumut lantaran telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut oleh BPK RI. “Saya harap capian ini harus diriringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” kata Ma’ruf.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35%. “Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” ungkap Tito.

Menurut Tito, untuk realisasi belanja Sumut mencapai 63,28%. Artinya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah. “APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulang punggung utama,” ujar Tito.

Bobby Nasution usai mengikuti rapat mengungkapkan bahwa Pemko Medan telah berkomitmen agar pelaku UMKM agar bisa naik kelas. Apalagi sejak pandemi Covid, UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian negara juga ikut terdampak. Untuk bangkit dari dampak tersebut, Bobby Nasution pun berharap agar pelaku UMKM harus akrab dengan sistem digitalisasi dan Pemko Medan siap memberikan pelatihan digitalisasi tersebut.

“Sebagai upaya untuk memajukan para pelaku UMKM di Kota Medan agar naik kelas terutama yang terdampak pandemi Covid-19, kami melakukan pembinaan guna memasarkan produk, penggiat UMKM juga akan diberikan pelatihan sistem digitalisasi. Di samping itu juga memberikan bantuan inventaris untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan guna mendukung penjualan,” Jelas Bobby Nasution.

Usai rapat, Wapres bersama Mendagri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan termasuk Kepala Daerah lainnya meninjau stand UMKM yang berada di teras aula. Wapres tampak kagum dengan produk UMKM yang dipamerkan termasuk UMKM asal Kota Medan. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode

Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI

Aksi Solidaritas Pemko Medan, Dari Kemeriahan HUT RI hingga Bantuan Rp.50 Juta Korban Bencana

Satu Perusahaan Menawar, Bukan Berarti Tender Harus Batal