Genjot Penguatan Ekonomi, Ini Target Pemprovsu

MEDAN I Sumut24.co Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mendorong penguatan ekonomi Usahan Kecil Menengah (UKM)/Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Antara lain melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Baca Juga:

• Tragis, Bayi 3 Minggu di Deli Serdang Meninggal Dunia Diduga Akibat Kekerasan Orang Tua
• Supri Ardi Dorong Literasi AI untuk Pengembangan UMKM di Era Digital
• Sekber 3 Konstituen Dewan Pers Tandatangan Fakta Integritas

Pemprov Sumut menargetkan sedikitnya 1,5 juta UKM/IKM di Sumut mendapat bantuan dari program BPUM sebesar Rp2,4 juta. Sehingga UKM/IKM di daerah ini dapat segera bangkit dan berkembang lagi setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penguatan Ekonomi Penerima Manfaat UKM/IKM Provinsi Sumut Ritha F Dalimunthe, saat melakukan video conference bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (26/10) malam.

“Ini merupakan bantuan dari Presiden yang sudah berjalan sejak bulan Juni silam, bantuan yang diperuntukkan bagi pelaku UKM/IKM. Sebenarnya Sumut itu diberikan alokasi hingga 2 juta UKM/IKM, tapi sampai saat ini baru terpenuhi 11%. Jadi kita targetkan untuk 1,5 juta UKM/IKM dulu yang harus terpenuhi,” ujar Ritha.

Dijelaskan, untuk jenis UKM/IKM yang menerima bantuan tidak ada penggolongan tertentu, semua jenis UKM/IKM punya hak sama. “Semua bisa, baik usaha fashion, kuliner bahkan ternak ikan cupang pun bisa menerima bantuan, asalkan omsetnya tidak lebih dari Rp300 juta dalam setahun,” terangnya.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, ada sebanyak 355.502 UKM/IKM yang sudah diajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Sumut, namun yang lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 40.087 UKM/IKM.

“Hal ini akibat tidak lengkapnya data yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM, padahal kelengkapan data merupakan penguatan usaha dan modal kerja UKM, dengan sumber dana APBN dan APBD Pemprov Sumut,” terangnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut Riadil Akhir Lubis mengharapkan agar bantuan tersebut cepat disalurkan agar dirasakan manfaatnya bagi UKM/IKM. “Bantuan ini harus segera dikucurkan, karena bantuan ini sifatnya produktif untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah dan bisa berdampak pemulihan ekonomi,” kata Riadil, yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas Percepatan Penguatan Ekonomi Penerima Manfaat (IKM/UKM) Provinsi Sumut.

Riadil juga mengharapkan agar dengan bantuan tersebut, UKM/IKM yang ada di Sumut dapat naik kelas. “UMKM itu harus naik kelas, kita harus mampu bangkitkan 1 juta UMKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor,” harapnya.

Untuk mekanisme mengajukan permohonan, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Ridha Haykal Amal mengatakan bahwa pelaku usaha harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, seperti menyertakan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Nomor Rekening Tabungan dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha. Semua kelengkapan tersebut diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya baru diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut.

“Banpres Produktif ini hibah, bukan pinjaman. Bantuan ini jadi modal kerja buat pelaku usaha mikro dan bagian dari perluasan program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujarnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tragis, Bayi 3 Minggu di Deli Serdang Meninggal Dunia Diduga Akibat Kekerasan Orang Tua

Supri Ardi Dorong Literasi AI untuk Pengembangan UMKM di Era Digital

Sekber 3 Konstituen Dewan Pers Tandatangan Fakta Integritas

Silaturahmi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan di Peringatan Hari Buruh, Pj Sekda Tekankan Kolaborasi Untuk Kesejahteraan Pekerja

Kemnaker–Transjakarta Teken MoU, Buka Akses Kerja di Sektor Transportasi

Wakil Bupati Asahan: Pengusaha Kayu Wajib Patuhi Batas Muatan, Jalan Kabupaten Aset Bersama