Pedagang Kaki Lima Merajalela Koordinasi Walikota-FKPD Medan Lemah

Medan|SUMUT24 Pemko Medan masih dinilai belum efektif menata Pedagang Kaki Lima (PKL). Masalah pedagang liar selalu muncul, meski Pemko Medan sudah melakukan penertiban. Demikian diungkapkan Penasehat Fraksi PKS Salman Alfarisi, Selasa (29/3).

Baca Juga:

• Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor
• PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir
• Kapolda Sumut Tekankan Peran Strategis Intelkam Jaga Stabilitas dan Antisipasi Kerawanan

Menurut Salman, penataan PKL bukan hanya soal penertiban tetapi juga pembinaan dan penyediaan tempat dengan aturan yang jelas dan tegas.

Selama ini, kata Salman, PKL di Kota Medan berkembang menjadi benalu bahkan mematikan fungsi jalan seperti yang terjadi di Pasar Akik dan Pasar Kemiri.

“Ini karena tak ada perhatian pemerintah kepada PKL sebelum mereka menjamur. Setelah mereka lama berjualan baru digusur,” katanya.

Salman menyebutkan ada tiga klasifikasi kawasa  PKL, yakni kawasan yang masih jarang PKL, kawasan di mana PKL menjadi benalu dan merusak ekonomi pasar tradisional seperti di Pasar Sukaramai dan kawasan PKL yang sudah berubah permanen dan mematikan fungsi jalan seperti Pasar Akik.

Menyikapi kondisi PKL seperti itu, Salman mengatakan penertiban harus secara menyeluruh di Kota Medan, tidak boleh setengah-setengah.

Karena selama ini menurut Salman, Pemko Medan masih sungkan menertibkan pedagang bahkan membiarkan pedagang “dipelihara” oknum-oknum tertentu.

“Pedagang itu pasti bayar upeti, kepada siapa kita tidak tahu. Yang jelas, Pemko Medan justru terkesan segan dengan oknum pemelihara pedagang tersebut makanya tidak berhasil menertibkan pedagang,” katanya.

Jika tidak, sambung Salman, Pemko Medan tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban.

Ia mengatakan Walikota Medan memiliki koordinasi yang lemah dengan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) di Medan.

“Padahal koordinasi itu penting, apa sulitnya bagi walikota melibatkan Polresta dan TNI jika ada pungli yang terindikasi pidana. Atau FKPD memang menikmati suasana ini, kita tidak tahu,” katanya.

Solusi Salman menyebutkan penertiban secara komprehensif itu termasuk menjaga kawasan dari PKL. Jika ada PKL yang mulai berjualan harus segera ditindak, jangan malah dibiarkan dan dipelihara.

Kemudian Pemko Medan bisa menyediakan lokasi khusus PKL yang tempat dan waktunya diatur dalam Perda. Bahkan PKL juga bisa menyumbang PAD secara resmi, bukan pungli.

“Misalnya kawasan Pagaruyung dan Jalan Pandu. Mereka hanya buka malam, tapi siang hari mereka tidak diperbolehkan jualan. Justru bisa jadi lokasi wisata kuliner,” katanya.

Selain itu, harus ada pendataan PKL yang jelas. Termasuk yang direlokasi di pasar tradisional Medan. Kalau bukan warga Medan jangan diberikan kesempatan berusaha di kawasan medan.

“Kita mendukung upaya revitalisasi pasar tradisional untuk dapat menampung PKL. Harga sewa lapak juga harusnya tidak memberatkan pedagang,” katanya.(BS)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor

PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir

Kapolda Sumut Tekankan Peran Strategis Intelkam Jaga Stabilitas dan Antisipasi Kerawanan

Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi, Buka Akses Warga hingga Pelosok

Inalum Kumpulkan 626 Kantong Darah Untuk Bantu Masyarakat

Bentrok Koptan HKTI dan Satpam PT BSP : Aksi Damai Berujung Ricuh, 5 Warga Luka, 2 Kaca Mobil Pecah