2017, Pemda Lebih Banyak Raih WTP

MEDAN | SUMUT24 Gubsu Ir H T Erry membuka Rapar Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Utara, Selasa (6/12) di Aula Martabe Lt. 2 Kantor Gubsu.

Baca Juga:

• Rico Waas: Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Berperan Bentuk Karakter Generasi Muda
• Columbia Asia Aksara Resmikan Trauma Centre Terintegrasi 24 Jam
• PHI Soroti Sinkronisasi Data Perusahaan dengan Fakta di Lapangan

Hadir pada kesempatan tersebut anggota V BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E, Ak., M.M., C.P.A., CA., Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Dr Bambang Pamungkas SK, MBA, CA,Kepala Perwakilan BPK Provsu Dra Vicentia Moli Ambar Wahyuni, MM.,Ak, para bupati dan walikota se Provinsi Sumatera Utara, para Sekda, Inspektur, Kabag Keuangan kabupaten/kota se provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi mengharapkan pada tahun 2017, hasil pemeriksaan LHP Tahun 2016, kabupaten/kota se-Sumut yang mendapatkan WTP akan bertambah. “Hasil pemeriksaan LHP tahun 2016, pada tahun 2017, kabupaten/kota dan provinsi yang sudah mendapatkan penilaian WTP bisa mempertahankannya dan yang belum akan bertambah. Dengan kegiatan ini akan terus menambah semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin baik,” ujar Gubsu

Pemprovsu, lanjut Gubsu menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah kedepannya semakin berat. Tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin meningkat. Hal ini lanjutnya karena krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah harus mencari cara dan mekanisme untuk dapat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Reformasi penyajian laporan keuangan daerah, adalah salah satu cara,” sebut Gubsu,

Melalui pertemuan ini, Gubsu mengharapkan apa yang disampaikan narasumber dapat memberikan manfaat untuk semua khususnya kepada jajaran pemprovsu dan kabupaten/kota se Sumatera Utara agar kedepannya lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban amanah selaku pengelola pemerintahan daerah provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota se Sumatera Utara. “Diharapkan dengan kehadiran BPK RI dalam pertemuan ini, pengawasan keuangan di Sumatera Utara semakin paten,” imbuh Gubsu.

Menurut Gubsu bahwa rakor yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam upaya Pemprovsu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih akuntabel dan transparan. “Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat yang berdasarkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di provinsi maupun di daerah kabupaten/kota,” sebut Gubsu.

Panitia penyelenggara OK Henry mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan selama satu hari yakni, Selasa (6/12) di aula Martabe Kantor Gubsu untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang baik dan benar karena tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah masih rendah. “Diharapkan dengan pertemuan ini laporan keuangan daerah akan mencerminkan tingkat transparansi keuangan daerah provinsi Sumatera Utara yang handal, akurat dan dapat dipercaya,” harap OK Henry yang juga Plt Inspektur Provsu.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rico Waas: Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Berperan Bentuk Karakter Generasi Muda

Columbia Asia Aksara Resmikan Trauma Centre Terintegrasi 24 Jam

PHI Soroti Sinkronisasi Data Perusahaan dengan Fakta di Lapangan

Realisasi PAD Sumut Lampaui 26%, Pemprov Sumut Optimistis Target Tahunan Tercapai

Menaker: Pelatihan Vokasi Kunci Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

BNCT Perkuat Sinergi dengan Agen Maersk, Dorong Peningkatan Kinerja Layanan di Belawan