Pengusaha Reklame Datangi Komisi D

MEDAN|SUMUT24 Persatuan Pengusaha Periklanan Indoneia (P3I) Kota Medan yang hadir secara mendadak ke gedung DPRD Kota Medan, khususnya mendatangi Komisi D DPRD Kota Medan. P3I berharap ada toleransi yang diberikan pada pengusaha, meski secara bersamaan telah disahkan anggaran pembongkaran reklame Kota Medan sebesar Rp1,2 miliar.

Baca Juga:

• Realisasi PAD Sumut Lampaui 26%, Pemprov Sumut Optimistis Target Tahunan Tercapai
• Menaker: Pelatihan Vokasi Kunci Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
• BNCT Perkuat Sinergi dengan Agen Maersk, Dorong Peningkatan Kinerja Layanan di Belawan

Kehadiran sebanyak delapan orang pengurus P3i tersebut, langsung memasuki ruang komisi D DPRD Kota Medan dan diterima beberapa anggota komisi didalamnya seperti Ilhamsyah, M Nasir, Ahmad Arief dan Parlaungan Simangunsong.

“Mereka kepingin suara mereka diakomodir, karena mereka merasa sudah ada lembaga P3I. Intinya kepada kami mereka menyampaikan bagaimana agar diterima dulu retribusinya oleh Pemko Medan,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Ilhamsyah kepada sejumlah wartawan usai menerima para anggota P3I, diruang komisi.

Menurut Ilham, diterima atau tidaknya retribusi itu oleh Pemko Medan, hal tersebut harus dipahami juga oleh perusahaan periklanan yang memiliki banyak papan reklemanya di Kota Medan ini, bahwa apa yang dilakukan bisa melanggar Perda (peraturan daerah).

“Apa retribusi itu melanggar Perda ini permasalahannya. Kita berharap putusan menerima retribusi ini juga jangan sampai menabrak Perda nomor 11 tahun 2011. Maka menurut kita perlu dilakukan pertemuan dengan melibatkan seluruh anggota komisi D, pimpinan dewan dan SKPD yang berangkutan.

Adapun, Odi Kusnadi selaku ketua P3I Medan bersama sejumlah pengurus memilih segera turun kelantai bawah (parkir kenderaan) pasca pertemuan dengan Komisi D yang berada dilantai 3 DPRD Kota Medan.

Sementara, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution menegaskan Pemko Medan akan tetap menegakkan peraturan, terkait untuk pembongkaran sejumlah papan reklame khususnya yang berdiri di 13 ruas jalan di Kota Medan.

“Peraturan di Kota Medan sudah ada, kita jalankan saja peraturan di Medan ini. Kalau melanggar, Pemko tetap tegakkan aturannya,”kata Akhyar usai hadir dalam rapat paripurna.

Terkait adanya upaya pihak Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I) Kota Medan melakukan pendekatan dalam upaya pemberian retribusi kepada Pemko Medan, hal tersebut secara tegas ditolak Wakil Walikota Medan dikarenakan pihaknya tidak berkeinginan melanggar ketentuan yang berlaku.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Realisasi PAD Sumut Lampaui 26%, Pemprov Sumut Optimistis Target Tahunan Tercapai

Menaker: Pelatihan Vokasi Kunci Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

BNCT Perkuat Sinergi dengan Agen Maersk, Dorong Peningkatan Kinerja Layanan di Belawan

FIFGROUP Kukuhkan 37 Guru Terbaik SMK se-Indonesia sebagai Duta Literasi

Tips Anak Sekolah Tidak Nakal & Berprestasi dari Profesor SEVIMAAtasi Stigma

BNCT Terima Kunjungan MSC, Perkuat Sinergi Layanan Pelayaran Global di Belawan