Dwi Irianti Hadiningdyah: Berinvestasi SR016 Ikut Pulihkan Ekonomi Negeri

Medan I Sumut24.CO Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementrian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, Investasi Sukuk Ritel SR016, Sukuk Ritel 16 (SR016) memiliki sejumlah manfaat, salah satunya yang berinvestasi berarti ikut berpartisipasi memulihkan ekonomi berkelanjutan. Selain itu SR016 merupakan produk investasi yang aman dan berbasis syariah.

Baca Juga:

• Demo di Mapolda Sumut, Mahasiswa Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jaringan Rokok Ilegal Helium
• LTKP Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Pasien RSU Haji Medan Rp4,3 Miliar
• Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia

Demikia dikatakan Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementrian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah dalam Webinar Investasi Sukuk Ritel SR016, bertema “Pilihan Berharga untuk Semua Generasi”, Rabu (2/3/2022).

“Selain aman atau zero risk karena dijamin pemerintah dan memiliki imbalan lebih tinggi dibandingkan bunga rata-rata deposito, dengan berinvestasi pada SR016 masyarakat dapat berpartisipasi langsung secara aktif untuk ikut membangun negeri,” kata Dwi Irianti Hadiningdyah.

Dikatakannya aman, karena hasil penjualan akan digunakan untuk pembiayaan APBN termasuk infrastruktur yang salah satunya adalah Proyek Pembangunan Jalan Layang Kereta Api Layang di Kota Medan (Tahap 1 antara Medan – Bandar Khalipah Baru Lintas Medan – Araskabu – Kualanamu) yang nilainya adalah sebesar Rp 2,86 Triliun.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Eddi Wahyudi mengatakan berkat kerja keras APBN, perkembangan ekonomi indonesia dan kota Medan mulai berangsur pulih seperti kondisi sebelum pandemi.

“Hal ini berpengaruh pada penerimaan pajak yang juga menunjukkan peningkatan yang baik sehingga target penerimaan pajak tahun 2021 tercapai lebih dari 100%,” katanya.

Eddi juga menuturkan, bahwa untuk batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada 31 Maret 2022.

Disamping itu, untuk Wajib Pajak Badan pada 30 April 2022 atau empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak

“Kami mengimbau peserta webinar untuk dapat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela ini sudah dibuka mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022,” katanya.

Ia menambahkan, PPS merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. (red)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Demo di Mapolda Sumut, Mahasiswa Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jaringan Rokok Ilegal Helium

LTKP Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Pasien RSU Haji Medan Rp4,3 Miliar

Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia

PLN UIP SBU Dan Kanwil BPN Sumatera Utara Perkuat Sinergi Percepatan Pengadaan Lahan Infrastruktur Ketenagalistrikan

DWP Kemnaker Gelar Workshop untuk Bangun Lingkungan Kerja yang Peduli dan Responsif

Dayung diangkat! Hong Kong merayakan 50 tahun keseruan lomba perahu naga internasional.