Dwi Irianti Hadiningdyah: Berinvestasi SR016 Ikut Pulihkan Ekonomi Negeri

Medan I Sumut24.CO Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementrian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, Investasi Sukuk Ritel SR016, Sukuk Ritel 16 (SR016) memiliki sejumlah manfaat, salah satunya yang berinvestasi berarti ikut berpartisipasi memulihkan ekonomi berkelanjutan. Selain itu SR016 merupakan produk investasi yang aman dan berbasis syariah.

Baca Juga:

• Keberangkatan 198 Calon Jamaah Haji Tahun 2026 dilepas ‎Bupati Solok.
• Bupati Solok Tinjau Gotong Royong Persiapan Penilaian Dasawisma Lomba PKK 2026
• Peninjauan Kembali Kasus Pengadaan APD COVID-19 Provinsi Sumatera Utara: AMMI Yakin Dibebaskan.

Demikia dikatakan Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementrian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah dalam Webinar Investasi Sukuk Ritel SR016, bertema “Pilihan Berharga untuk Semua Generasi”, Rabu (2/3/2022).

“Selain aman atau zero risk karena dijamin pemerintah dan memiliki imbalan lebih tinggi dibandingkan bunga rata-rata deposito, dengan berinvestasi pada SR016 masyarakat dapat berpartisipasi langsung secara aktif untuk ikut membangun negeri,” kata Dwi Irianti Hadiningdyah.

Dikatakannya aman, karena hasil penjualan akan digunakan untuk pembiayaan APBN termasuk infrastruktur yang salah satunya adalah Proyek Pembangunan Jalan Layang Kereta Api Layang di Kota Medan (Tahap 1 antara Medan – Bandar Khalipah Baru Lintas Medan – Araskabu – Kualanamu) yang nilainya adalah sebesar Rp 2,86 Triliun.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Eddi Wahyudi mengatakan berkat kerja keras APBN, perkembangan ekonomi indonesia dan kota Medan mulai berangsur pulih seperti kondisi sebelum pandemi.

“Hal ini berpengaruh pada penerimaan pajak yang juga menunjukkan peningkatan yang baik sehingga target penerimaan pajak tahun 2021 tercapai lebih dari 100%,” katanya.

Eddi juga menuturkan, bahwa untuk batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada 31 Maret 2022.

Disamping itu, untuk Wajib Pajak Badan pada 30 April 2022 atau empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak

“Kami mengimbau peserta webinar untuk dapat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela ini sudah dibuka mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022,” katanya.

Ia menambahkan, PPS merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. (red)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Keberangkatan 198 Calon Jamaah Haji Tahun 2026 dilepas ‎Bupati Solok.

Bupati Solok Tinjau Gotong Royong Persiapan Penilaian Dasawisma Lomba PKK 2026

Peninjauan Kembali Kasus Pengadaan APD COVID-19 Provinsi Sumatera Utara: AMMI Yakin Dibebaskan.

Hardiknas 2026: Pendidikan Ditegaskan sebagai Janji Kemerdekaan

Di Sumut Bayar PKB Kini Lebih Mudah, Tak Perlu KTP Pemilik Lama

Rampok Bersenjata Parang,Gasak 15 Juta di Beringin