MEDAN | SUMUT24
Bursa pemilihan direktur utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan semakin dekat. Diperkirakan bursa pemilihan ini bakal berlangsung ketat karena jabatan tersebut banyak diminati. Salah satu calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi Dirut PD Pasar Kota Medan yakni Benny Harianto Sitohang. Dirinya kembali membidik posisi Dirut ini untuk periode mendatang dan optimis bisa memajukan PD Pasar ke arah yang lebih baik kedepan.
Benny mengakui, menangani pembangunan PD Pasar memang tak semudah seperti yang dibayangkan. Selama 4 tahun lebih masa kepemimpinannya, banyak kritikan dari berbagai pihak selalu diterimanya, khususnya dalam membenahi pembangunan pasar tradisional yang ada di Medan.
“Ia saya akan maju lagi, dan optimis memajukan PD Pasar lebih baik lagi. Namun saya butuh kerjasama antara steak holder dalam membangun dan membenahi PD Pasar ke depan,” tegasnya saat ditemui Sumut24, Kamis (11/2), di kantornya.
Menurutnya, dalam membenahi pasar tradisional tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit. Sebab ada 53 pasar tradisional saat ini yang ditangani PD Pasar, namun hanya 29 pasar yang memiliki gedung, selebihnya dilegalisasi badan jalan saja.
Benny mengaku selama ini yang menjadi sorotan masyarakat terkait buruknya kinerja PD Pasar terletak pada keberadaan pedagang kaki lima (PKL). “Banyak orang salah tanggap masalah PKL, sebenarnya penataan atau penertiban PKL itu tugasnya pemko atau satpol pp karena kita sudah menyediakan tempat dan pedagang tidak mau ditempat yang kami sediakan. Jadi bukan kami lagi yang harus menata para PKL tersebut,” tegasnya lagi.
Ditambahkannya, ia sangat mendukung terhadap wacana ketiga PD termasuk PD Pasar yang akan dijadikan PT (persero). “Cuma untuk menjadi PT (persero) tak segampang itu, pastinya butuh kajian lagi, apakah dari Pemko (Pemerintah Kota) dan juga kajian lainnya,” sebutnya.
Saat ini, menurut Benny, konsep bagi perusahaan milik negara cenderung didorong kearah sana (menjadi PT/persero) bukan malah sebaliknya dijadikan dalam satu departemen atau juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD),”Justru akan menimbulkan kekacauan nantinya,” tambahnya.
Menurutnya lagi, seperti halnya PD Pasar, PD Pembangunan dan RPH merupakan rohnya perusahaan, sifatnya dari hasil laba mencari keuntungan. ”Tapi kalau ditanya aku sekarang, maka tak ada pilihan lain yang bagus adalah menjadi PT (persero),” serunya.
Kembali ke permasalahan PD, diungkapkan Benny, persoalan yang banyak menerpa PD selama ini hanya sederhana, selain belum adanya payung hukum yang menaungi, ternyata secara jujur Benny mengatakan sampai sekarang masih banyak yang ikut ‘recok’ jadi tidak pernah aman. ”Coba ketika jadi PT (persero) contoh Bank Sumut, terus berkembangnya, dan kalaupun rugi yang menanggung kita sendiri, bukan pemerintah” tuturnya.
Terakhir Benny berharap jika ia kembali duduk menjadi dirut, dia meminta agar PD dijadikan PT, selain itu perlu adanya bantuan dilingkungan steak holder, dan dia juga meminta agar perda soal PD di sosialisasikan ke publik agar semua tau.
“Menurut saya ini yang perlu dilakukan, kalau tidak BUMD khususnya PD Pasar tidak ada perubahan atau gini-gini aja,” tutupnya. (dio)
