Tender Rp29 Miliar Aek Badiri Disorot Barapaksi, Otti S Batubara: Tenaga Ahli dan Konsultan Perencanaan Harus Dibongkar

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Optimalkan 21 Daerah Irigasi, Lahan Pertanian Produktif Ditargetkan Capai 41 Ribu Hektare
• Proyek Jalan Rp1,28 Miliar Disorot, Kadis SDABMBK Deli Serdang: “Nanti Saya Check Dulu ke PPK”
• Barapaksi Soroti Proyek Jalan Rp1,28 Miliar di Sunggal: “Jangan Ada Pembiaran Jika Pekerjaan Tak Sesuai Spesifikasi”

TAPTENG — Sorotan terhadap tender proyek Perkuatan Anak Sungai Aek Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, senilai sekitar Rp29,03 miliar, kini mengarah pada aspek yang jauh lebih krusial: tenaga ahli dan konsultan perencanaan proyek.

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S Batubara, meminta aspek tersebut diperiksa secara serius dan terbuka. Menurutnya, kualitas sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh siapa kontraktor yang memenangkan tender, tetapi juga oleh siapa yang merencanakan pekerjaan, siapa konsultan perencananya, tenaga ahli yang digunakan, serta bagaimana desain dan perhitungan teknis proyek tersebut disusun.

"Jangan hanya melihat siapa pemenang tender. Yang paling penting justru harus dibongkar dari hulunya. Siapa konsultan perencanaannya, siapa tenaga ahlinya, bagaimana pengalaman mereka, dan apakah mereka benar-benar bekerja atau hanya nama yang dicantumkan dalam dokumen," tegas Otti S Batubara.

19 Perusahaan Mendaftar, Hanya Satu Memasukkan Penawaran

Berdasarkan data tender yang menjadi sorotan, terdapat 19 perusahaan yang mendaftar pada paket Perkuatan Anak Sungai Aek Badiri.

Namun ketika memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran, hanya PT Sarjis Agung Indrajaya yang memasukkan penawaran dengan nilai Rp29.038.776.688,55.

Sebanyak 18 perusahaan lainnya tidak memasukkan penawaran.

Proses pemilihan penyedia berlangsung pada 22–27 Juli 2026, sedangkan pemenang diumumkan pada 29 Juli 2026.

Kondisi tersebut menurut Otti memang belum dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran. Tetapi, menurut dia, fakta tersebut cukup menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

"Kalau 19 perusahaan mendaftar dan hanya satu yang mengajukan penawaran, jangan berhenti pada pertanyaan kenapa 18 perusahaan mundur. Kita harus masuk lebih dalam. Bagaimana proyek ini dirancang sejak awal? Siapa yang membuat perencanaannya? Apa dasar spesifikasinya?" ujar Otti.

Konsultan Perencanaan Jangan Sekadar Nama

Otti menilai konsultan perencanaan memegang posisi strategis karena dari tahap perencanaan inilah banyak komponen proyek ditentukan, mulai dari kebutuhan pekerjaan, desain teknis, volume, spesifikasi hingga perkiraan biaya.

Karena itu, Barapaksi meminta konsultan perencana diperiksa secara menyeluruh.

"Jangan sampai konsultan perencanaan hanya hadir di atas kertas. Kita harus tahu siapa orangnya, sertifikasinya apa, pengalaman pekerjaannya bagaimana, dan apakah tenaga ahli yang tercantum benar-benar terlibat dalam penyusunan perencanaan," tegasnya.

Menurut Otti, pemeriksaan juga harus melihat apakah tenaga ahli yang dipersyaratkan benar-benar tersedia dan memiliki kompetensi sesuai jenis pekerjaan perkuatan sungai.

"Tenaga ahli bukan formalitas. Kalau perencanaannya keliru, dampaknya bisa fatal. Volume pekerjaan bisa tidak tepat, desain bisa tidak sesuai kondisi lapangan, dan akhirnya berujung pada perubahan pekerjaan atau pembengkakan biaya," katanya.

Jangan Sampai Tenaga Ahli Hanya Dipinjam Namanya

Otti bahkan menyoroti kemungkinan adanya praktik penggunaan nama tenaga ahli hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.

Namun ia menegaskan, hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan fakta di lapangan.

"Ini yang harus diperiksa. Apakah tenaga ahli benar-benar bekerja? Apakah mereka hadir dalam proses survei dan penyusunan desain? Apakah laporan mereka ada? Jangan sampai hanya tanda tangan dan nama yang dipakai untuk memenuhi persyaratan tender," ujar Otti.

Ia meminta aparat pengawas menelusuri CV, sertifikat kompetensi, pengalaman kerja, kontrak konsultan, laporan survei, gambar teknis, perhitungan volume, RAB, hingga bukti keterlibatan tenaga ahli.

"Kalau semua lengkap dan tenaga ahlinya benar-benar bekerja, tidak ada persoalan. Tetapi kalau ditemukan hanya formalitas, itu harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Gibson Jangan Hanya Bicara Soal Waktu dan Harga Material

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas SDA Sumut Gibson Panjaitan menyebut minimnya penawar kemungkinan disebabkan waktu pengerjaan yang sempit dan kenaikan harga bahan baku.

Otti menilai penjelasan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan.

"Gibson bicara soal waktu pengerjaan dan harga material. Itu boleh. Tetapi publik juga harus mendapatkan penjelasan mengenai perencanaan proyeknya," tegas Otti.

Menurutnya, apabila waktu pengerjaan memang sangat singkat, justru harus dipastikan sejak awal bahwa desain, volume pekerjaan, spesifikasi dan kebutuhan tenaga ahli telah dihitung secara matang.

"Jangan sampai nanti setelah kontrak berjalan muncul alasan perubahan kondisi lapangan, perubahan volume, addendum, atau pekerjaan tambahan. Itu yang harus diantisipasi dari tahap perencanaan," ujarnya.

Barapaksi: Periksa Dari Hulu, Jangan Tunggu Proyek Bermasalah

Otti menegaskan pengawasan proyek Aek Badiri harus dimulai dari hulu, bukan hanya ketika pekerjaan fisik telah selesai.

"Kalau mau serius mengawasi, periksa dari konsultan perencana. Periksa tenaga ahlinya. Periksa desainnya. Periksa volumenya. Periksa HPS-nya. Baru kemudian periksa kontraktornya," katanya.

Ia menilai pola pengawasan yang hanya berfokus pada kontraktor berisiko melewatkan persoalan yang mungkin muncul sejak tahap perencanaan.

"Kalau hulunya bermasalah, hilirnya ikut bermasalah. Proyek sebagus apa pun kontraktornya, kalau perencanaannya tidak benar, hasil akhirnya bisa kacau."

"Borok Gibson Mulai Terbuka"

Otti kembali menegaskan bahwa sorotan Barapaksi bukan untuk menuduh Gibson Panjaitan telah melakukan pelanggaran.

Namun sebagai pimpinan Dinas SDA Sumut, menurutnya Gibson harus mampu menjelaskan seluruh proses secara terbuka.

"Kalau memang semuanya benar, silakan buka. Siapa konsultan perencana, siapa tenaga ahli, bagaimana proses perencanaan, bagaimana HPS disusun, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jangan alergi terhadap pertanyaan publik," katanya.

Ia menyebut polemik proyek Aek Badiri bisa menjadi momentum untuk melihat lebih jauh tata kelola proyek di lingkungan Dinas SDA Sumut.

"Jangan sampai proyek Rp29 miliar ini justru menjadi pintu terbukanya borok tata kelola. Kalau ada yang bersih, tunjukkan bukti kebersihannya. Kalau ada yang bermasalah, jangan dilindungi."

Otti meminta Inspektorat dan aparat pengawasan terkait melakukan pemeriksaan terhadap konsultan perencana, tenaga ahli, dokumen teknis, proses tender hingga kontraktor pemenang.

"Barapaksi akan melihat proses ini. Yang kami soroti bukan sekadar siapa menang tender, tetapi siapa yang merancang proyek ini dan apakah orang-orang yang berada di balik perencanaan benar-benar kompeten dan bekerja secara profesional," pungkas Otti S Batubara.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Optimalkan 21 Daerah Irigasi, Lahan Pertanian Produktif Ditargetkan Capai 41 Ribu Hektare

Proyek Jalan Rp1,28 Miliar Disorot, Kadis SDABMBK Deli Serdang: “Nanti Saya Check Dulu ke PPK”

Barapaksi Soroti Proyek Jalan Rp1,28 Miliar di Sunggal: “Jangan Ada Pembiaran Jika Pekerjaan Tak Sesuai Spesifikasi”

Kahiyang Ayu Kunjungi Konjen Jepang, Perkenalkan Pesona Sumatera Utara

Dari Desa Tohia Nias Mendapat Kepercayaan Komandan Kehormatan, Jejak Inspiratif Marsda TNI Rudolf P. Buulolo, Putra Nias Penjaga Kekuatan Udara Negeri

Panas Jelang Musda! Rapimpurda KNPI Padang Lawas Tetapkan 25 Pemilik Hak Suara