FABEM dan MASKER PRAGI Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan

Baca Juga:

• Menuju Swasembada Pangan, FABEM Jabar Sebut Pengganti Wamentan Harus Paham Rantai Pasok Peternaka
• Forum Alumni BEM & MASKER PRAGI Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran 'INDONESIA RESPONSIF'
• Tuntut Pengusutan Tuntas, FABEM Minta Kejagung Periksa Perusahaan Pemenang Tender BGN

Jakarta– Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa (FABEM-SM) bersama Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo-Gibran (MASKER PRAGI) menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan nasional.

Kedua organisasi menilai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Menurut FABEM dan MASKER PRAGI, penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya diarahkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pemberdayaan UMKM, koperasi, pertanian, serta sektor perikanan dinilai menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh.

Selain itu, kedua organisasi mendorong lahirnya desa-desa komoditas yang mampu mencetak eksportir berkelas dunia, sekaligus memperkuat desa-desa nelayan sebagai bagian penting dari strategi ketahanan pangan nasional.

Wakil Ketua Umum DPP FABEM yang juga Ketua Umum DPP MASKER PRAGI, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., mengatakan pemerintah perlu terus menghadirkan kebijakan yang konsisten, inklusif, serta didukung tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

"Sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan pangan tidak dapat hanya bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Desa nelayan, menurutnya, memiliki peran strategis sebagai penyangga ketahanan pangan nasional sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

FABEM dan MASKER PRAGI juga menyoroti pentingnya perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) melalui implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, serta sinkronisasi kebijakan tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN.

Kedua organisasi mengingatkan bahwa alih fungsi lahan pertanian harus dikendalikan secara serius demi menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Mereka juga mengutip penjelasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah sepanjang 2019–2024 akibat beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP MASKER PRAGI, Dr. (c) Muliansyah Abdurrahman, S.Sos., M.Si., menilai kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap masyarakat adat melalui regulasi yang memadai, menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

FABEM dan MASKER PRAGI berharap seluruh program pemerintah di bidang pangan, pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM dapat dijalankan secara konsisten dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil.

Ketua DPW MASKER PRAGI Sumatera Utara, Rinno Hadinata, S.Sos., optimistis komitmen pemerintah yang berpihak kepada rakyat akan memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sinergi sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan pembangunan desa nelayan akan menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan dan daya saing Indonesia.

Dalam refleksi kritisnya, Tody Ardiansyah Prabu menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi, perlindungan petani, penguatan koperasi, reformasi tata niaga, dan pengembangan industri pangan bernilai tambah.

Ia menilai Indonesia harus mulai bertransformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi eksportir produk pangan olahan, organik, dan berbasis teknologi ramah lingkungan agar mampu meningkatkan daya saing di pasar global.

Menurutnya, target Indonesia Emas 2045 harus menjadi momentum membangun kedaulatan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru serta menempatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan, Indonesia diyakini mampu menjadi lumbung pangan dunia sekaligus mercusuar peradaban pangan global.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menuju Swasembada Pangan, FABEM Jabar Sebut Pengganti Wamentan Harus Paham Rantai Pasok Peternaka

Forum Alumni BEM & MASKER PRAGI Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran 'INDONESIA RESPONSIF'

Tuntut Pengusutan Tuntas, FABEM Minta Kejagung Periksa Perusahaan Pemenang Tender BGN

FABEM–SM Soroti Polemik Saiful Mujani, Ajak Publik Tetap Rasional