Bupati Madina Bongkar Dampak Efisiensi Anggaran: Proyek Jalan, Sekolah hingga Irigasi Terpaksa Dibatalkan

Baca Juga:

• Proyek PPK 3.5 Satker PJN Wilayah III Sumut Didemo Mahasiswa di KPK, Minta Untuk Segera di Usut.
• Proyek Gedung Rp 484 Miliar Ditolak Bobby Nasution, Dinilai Tak Jelas
• 21 Paket Proyek Dinkes Asahan Tersandung TGR Miliaran Rupiah, Uang Negara Diduga Belum Kembali

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberikan dampak besar terhadap laju pembangunan daerah.

Menurut Saipullah, sejumlah program prioritas yang sebelumnya telah masuk dalam rencana pembangunan daerah harus dihentikan sementara akibat adanya pengurangan anggaran pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Bupati Madina saat menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Aula Hotel D'San Panyabungan, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Rabu (8/7/2026).

Saipullah menjelaskan, berbagai sektor pembangunan yang terdampak mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas pendidikan, pembangunan jaringan irigasi, hingga program penguatan sektor pertanian masyarakat.

"Perencanaan yang sudah kami susun untuk pembangunan, seperti perbaikan jalan, sekolah, irigasi, dan pertanian, akhirnya harus kami batalkan karena adanya pemotongan anggaran tahun 2025," ujar Saipullah.

Beban Fiskal Madina Meningkat Akibat Pengurangan Anggaran dan Penambahan Pegawai

Selain berdampak terhadap pembangunan fisik, efisiensi anggaran juga mempengaruhi kondisi keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Bupati menjelaskan, tekanan fiskal semakin terasa setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan belanja pegawai pemerintah daerah.

Di sisi lain, Madina juga masih menghadapi dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2025. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan cukup luas, mulai dari ribuan hektare lahan masyarakat hingga sejumlah infrastruktur publik.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran pemulihan daerah semakin besar, sementara kemampuan fiskal daerah mengalami keterbatasan.

Madina Tidak Mendapat Alokasi Tambahan TKD dari Dana yang Dikembalikan Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga menyoroti kebijakan pengembalian sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, dari total dana sekitar Rp10 triliun yang dikembalikan ke pemerintah pusat, Sumatera Utara mendapatkan alokasi sekitar Rp6 triliun. Namun, menurutnya, Kabupaten Mandailing Natal tidak memperoleh tambahan dana tersebut.

"Dari total Rp10 triliun yang dikembalikan, Sumatera Utara mendapatkan Rp6 triliun. Namun Mandailing Natal tidak mendapatkan satu rupiah pun dari transfer tersebut," ungkapnya.

Atas kondisi itu, Saipullah berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan oleh anggota DPRD Sumatera Utara kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution agar perhatian terhadap pembangunan Madina semakin ditingkatkan.

Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan adalah perbaikan ruas jalan penghubung antara Panyabungan menuju kawasan Pantai Barat Madina.

Senada dengan Bupati Madina, Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis turut menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur daerah.

Menurut Erwin, kerusakan jalan provinsi menuju wilayah Pantai Barat tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat proses distribusi bantuan ketika terjadi bencana.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat memprioritaskan perbaikan jalur tersebut karena memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah timur dan barat Kabupaten Madina.

Terkait tidak masuknya Madina dalam penerimaan tambahan TKD, Erwin menilai kondisi daerah yang pernah mengalami bencana seharusnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran.

Ia juga menyebut Mandailing Natal memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Sumatera Utara melalui berbagai potensi ekonomi yang dimiliki.

"Kalau melihat potensi PAD dan kontribusi pajak, Mandailing Natal termasuk salah satu daerah yang memiliki peran besar," katanya.

Dalam agenda Kunker Dapil tersebut, seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan VII hadir untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Madina.

Adapun anggota DPRD Sumut yang hadir yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap berbagai persoalan pembangunan, terutama terkait infrastruktur dan dukungan anggaran, dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Proyek PPK 3.5 Satker PJN Wilayah III Sumut Didemo Mahasiswa di KPK, Minta Untuk Segera di Usut.

Proyek Gedung Rp 484 Miliar Ditolak Bobby Nasution, Dinilai Tak Jelas

21 Paket Proyek Dinkes Asahan Tersandung TGR Miliaran Rupiah, Uang Negara Diduga Belum Kembali

Proyek Dek Bantaran Sungai Batang Ayumi Rp2,3 Miliar Ternyata “Settingan” Sejak Awal, Tersangka Baru Ditetapkan

Bupati Deli Serdang Tekankan Integritas dan Larang Keterlibatan ASN dalam Proyek Fisik

Hilirisasi Mineral Jadi Fokus, DPR Kawal Proyek Smelter Inalum di Kalbar