Ratusan Rekomendasi ABT di Disperindag ESDM Sumut Mandek, Potensi PAD Terancam Hilang

Baca Juga:

• Wali Kota meninjau langsung kondisi stadion Siantar yang kondisi Terlantar
• DD Waspada Salurkan Bantuan Rp10 Juta Pembangunan Masjid Al-Jami' Manrayap II
• Ketum JMSI Teguh Santosa :Indinesia Membutuhkan Pemimpin Tangguh dan Proaktif

Medan – Ratusan permohonan Rekomendasi Air Bawah Tanah (ABT), baik pengajuan izin baru maupun perpanjangan izin yang ditangani Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumatera Utara, dikabarkan belum menunjukkan perkembangan berarti. Sejumlah pemohon mengeluhkan proses yang telah berlangsung antara dua hingga enam bulan tanpa kepastian penyelesaian.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dari sektor pemanfaatan air bawah tanah. Pasalnya, izin ABT merupakan salah satu instrumen penting dalam pengawasan penggunaan air tanah sekaligus dasar penarikan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Padahal, Disperindag ESDM Sumut sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mempercepat dan mengefektifkan proses perizinan air tanah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan ekspos perizinan kepada para pemohon. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa proses perizinan harus berjalan cepat, transparan, serta sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan perizinan air tanah, setiap permohonan harus melalui tahapan verifikasi administrasi, evaluasi teknis, hingga survei lapangan sebelum rekomendasi teknis diterbitkan. Namun apabila proses tersebut berlarut-larut tanpa kepastian, maka dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan legalitas penggunaan air tanah.

Pengamat kebijakan publik Hartono SH menilai keterlambatan penyelesaian izin tidak hanya berdampak pada investasi dan aktivitas usaha, tetapi juga berpotensi mengurangi optimalisasi pendapatan daerah. Semakin lama izin tertunda, semakin lama pula potensi penerimaan daerah dari sektor terkait tidak dapat direalisasikan.

Masyarakat dan pelaku usaha berharap Disperindag ESDM Sumut segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelayanan perizinan ABT, termasuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan ratusan berkas permohonan belum terselesaikan. Transparansi mengenai jumlah permohonan yang masih menunggu proses serta target penyelesaiannya juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Jika benar terdapat ratusan permohonan yang mengendap hingga berbulan-bulan, maka persoalan ini layak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena menyangkut pelayanan publik, kepastian berusaha, serta potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat dimaksimalkan.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota meninjau langsung kondisi stadion Siantar yang kondisi Terlantar

DD Waspada Salurkan Bantuan Rp10 Juta Pembangunan Masjid Al-Jami' Manrayap II

Ketum JMSI Teguh Santosa :Indinesia Membutuhkan Pemimpin Tangguh dan Proaktif

Kapolres Asahan Berikan Arahan Kepada Bhabinkamtibmas Jajaran Polres Asahan

Lakalantas di Jalur Lintas Saribu Dolok Telan Korban Jiwa, Ini Imbauan Kapolres Simalungun*

Bupati Solok Tinjau Langsung Lokasi Banjir Bandang Nagari Surian