IMA Madina Pekanbaru Desak Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG hingga Daerah, Korwil dan Korcam Ikut Disorot

Pekanbaru | Sumut24.co

Baca Juga:

• Generasi Madina Harus Bangkit! Sekda, Ketua DPRD dan Kapolres Kompak Kampanye Tolak Narkoba
• Respons Cepat Bupati Madina, Jalan Viral di Lingga Bayu Ditangani, Pembangunan Jalan Baru Terus Berlanjut
• Pelabuhan Palimbungan Makin Terhubung, Proyek Jembatan Aek Batahan Madina Sudah Rampung 57 Persen

Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tingkat pusat hingga daerah.

Desakan tersebut muncul setelah mencuatnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat terkait program MBG, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) RI yang kini menjadi perhatian publik nasional.

Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pejabat pusat. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk di tingkat daerah.

Ia menyebut, apabila ditemukan indikasi keterlibatan Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), maupun pihak lainnya dalam penyimpangan anggaran, maka seluruhnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Jika terdapat bukti adanya penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, penggelapan, ataupun bentuk penyimpangan lain dalam Program MBG, maka semua pihak yang terlibat wajib diproses," tegas Gusti dalam keterangannya.

IMA Madina Pekanbaru menilai pengusutan dugaan korupsi pada level pejabat tinggi seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan praktik serupa di lapangan.

Menurut Gusti, program berskala nasional seperti MBG melibatkan banyak pihak dalam proses distribusi, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan teknis di daerah. Karena itu, pengawasan dan penelusuran aliran anggaran dinilai sangat penting dilakukan secara menyeluruh.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya berhenti pada aktor tertentu tanpa menyentuh mekanisme pelaksanaan program hingga ke tingkat bawah.

"Kami meminta Kejaksaan Agung menelusuri penggunaan anggaran Program MBG secara menyeluruh di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara. Jika ditemukan adanya penyimpangan oleh Korwil, Korcam, maupun pihak lain, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," lanjutnya.

IMA Madina Pekanbaru menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program dianggap bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.

Selain meminta penegakan hukum dilakukan secara serius, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong agar proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus secara terbuka.

Menurut mereka, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

IMA Madina Pekanbaru turut mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan Program MBG di lapangan. Mereka meminta publik tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari proses hukum," ujar Gusti.

Ia kembali menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara transparan dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen, IMA Madina Pekanbaru menyatakan akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Generasi Madina Harus Bangkit! Sekda, Ketua DPRD dan Kapolres Kompak Kampanye Tolak Narkoba

Respons Cepat Bupati Madina, Jalan Viral di Lingga Bayu Ditangani, Pembangunan Jalan Baru Terus Berlanjut

Pelabuhan Palimbungan Makin Terhubung, Proyek Jembatan Aek Batahan Madina Sudah Rampung 57 Persen

PAD Madina Baru Capai 85,78 Persen, Bupati Saipullah Beberkan Strategi Tingkatkan Pendapatan dan Lindungi Guru

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel