Pendidikan untuk Siapa? Shohibul Anshor Siregar Soroti Krisis Pengetahuan dan Nasib Tenaga Pengajar Indonesia

Baca Juga:

• Hardiknas 2026, Wakil Wali Kota Tanjungbalai : Pendidikan Untuk Membangun SDM Yang Unggul, Kuat Dan Tangguh
• Diskriminasi Pendidikan oleh Negara: Bayangan Kolonial yang Membelenggu Nusantara
• Pendidikan Tidak Hanya Berfokus Pada Kecerdasan Akademik, Tetapi Juga Pada Pembentukan Karakter dan Nilai-nilai Spiritual.

Medan — Akademisi dan penulis Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa persoalan pendidikan di Indonesia tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai masalah teknis sekolah, kurikulum, atau administrasi birokrasi. Menurutnya, pendidikan nasional saat ini menghadapi krisis yang lebih mendasar, yakni krisis pembangunan pengetahuan dan ketimpangan struktural yang memengaruhi masa depan bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan Siregar dalam telaahan akademiknya berjudul Pendidikan untuk Siapa? Telaahan Akademik atas Ekonomi Politik Pendidikan, Kesejahteraan Tenaga Pengajar, dan Krisis Pengetahuan di Indonesia.

Dalam keterangannya, Siregar mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia selama ini sering diperlakukan secara ambigu: di satu sisi disebut sebagai prioritas nasional, tetapi di sisi lain tenaga pengajar masih banyak menghadapi tekanan ekonomi dan birokrasi yang berat.

"Guru dan dosen selalu dipuji sebagai pahlawan bangsa, tetapi realitas material banyak tenaga pengajar justru menunjukkan kerentanan ekonomi yang serius. Ini kontradiksi yang harus dibicarakan secara jujur," kata Siregar.

Menurutnya, pendidikan tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan arah pembangunan negara. Karena itu, pertanyaan "pendidikan untuk siapa?" menjadi penting untuk melihat siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat terbesar dari sistem pendidikan nasional.

Siregar menjelaskan bahwa dalam perkembangan global saat ini, pendidikan semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan kompetisi ekonomi. Akibatnya, pendidikan berisiko kehilangan fungsi emansipatorisnya sebagai sarana pembentukan manusia yang kritis dan berdaya.

"Kita melihat kecenderungan pendidikan semakin pragmatis. Fokusnya sering hanya pada sertifikasi, angka administratif, dan kebutuhan pasar. Sementara budaya membaca, berpikir kritis, dan pengembangan intelektual justru melemah," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih besarnya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis, kelas sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga.

"Anak-anak dari kelompok ekonomi kuat memiliki akses jauh lebih besar terhadap sekolah unggulan, teknologi, dan lingkungan belajar yang baik. Sementara banyak daerah lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas pengajar," kata Siregar.

Dalam telaahannya, Siregar menilai bahwa profesi tenaga pengajar seharusnya ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara, bukan sekadar bagian administratif birokrasi pendidikan.

Ia menegaskan bahwa guru dan dosen memiliki fungsi penting dalam:

pembangunan budaya ilmiah;
pembentukan karakter bangsa;
penguatan demokrasi;
dan produksi pengetahuan nasional.

Karena itu, menurutnya, penguatan kesejahteraan tenaga pengajar harus dipahami sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia.

"Negara modern tidak lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam. Kekuatan utama abad ke-21 adalah pengetahuan, inovasi, dan kualitas manusia. Kalau profesi pendidik lemah, sulit membangun negara pengetahuan yang kuat," jelasnya.

Siregar juga menanggapi kritik bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dapat membebani fiskal negara dan memicu inflasi. Menurutnya, pandangan tersebut sering terlalu dipengaruhi pendekatan ekonomi ortodoks yang melihat belanja pendidikan hanya sebagai beban anggaran.

Ia menjelaskan bahwa banyak teori ekonomi kontemporer, termasuk pendekatan Job Guarantee dan kritik terhadap Kurva Phillips klasik, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan publik tidak otomatis menghasilkan inflasi selama disertai peningkatan kapasitas produktif ekonomi nasional.

"Persoalan utamanya bukan semata-mata pengeluaran negara, tetapi bagaimana negara membangun produktivitas ekonomi dan kualitas manusianya. Pendidikan seharusnya dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar pengeluaran konsumtif," katanya.

Menurut Siregar, negara-negara dengan sistem pendidikan kuat umumnya memiliki:

budaya akademik yang sehat;
perlindungan profesi pendidik;
dan investasi besar terhadap riset serta pengetahuan.

Ia mencontohkan negara seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang berhasil membangun daya saing global melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Di akhir keterangannya, Siregar menegaskan bahwa arah pendidikan Indonesia akan sangat menentukan masa depan peradaban nasional.

"Kalau pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja semata, kita mungkin tumbuh secara ekonomi tetapi kehilangan kedalaman intelektual sebagai bangsa. Pendidikan seharusnya membangun manusia yang kritis, rasional, dan bermartabat," ujarnya.

Ia berharap diskursus mengenai pendidikan tidak berhenti pada persoalan administratif dan pergantian kurikulum, tetapi bergerak menuju pembahasan yang lebih mendasar mengenai:

keadilan sosial;
pembangunan pengetahuan nasional;
dan masa depan Indonesia sebagai negara pendidikan modern.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Hardiknas 2026, Wakil Wali Kota Tanjungbalai : Pendidikan Untuk Membangun SDM Yang Unggul, Kuat Dan Tangguh

Diskriminasi Pendidikan oleh Negara: Bayangan Kolonial yang Membelenggu Nusantara

Pendidikan Tidak Hanya Berfokus Pada Kecerdasan Akademik, Tetapi Juga Pada Pembentukan Karakter dan Nilai-nilai Spiritual.

Kolaborasi Majukan Pendidikan di Deli Serdang

Menggagas Masa Depan, Kolaborasi Sampoerna Academy dan ALMI di STEAM Expo 2026

SuperSUN Kembali Hadirkan Terang Harapan Bagi Pendidikan Di Pulau Terpencil Mandailing Natal