dr Faisal Arbie Soroti Kinerja Bapenda Medan, Penerimaan Pajak Parkir Tidak Rasional

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut
• Minta APH Awasi Sejak Dini Proyek BRT Jangan Sampai Ladang Korupsi
• Mahal Biaya Konsultan Urusan Izin PBG, Komisi 4 DPRD Medan Inisiasi Pembentukan Pansus PBG

Anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dr Faisal Arbie M Biomed menyoroti minimnya perolehan pajak parkir dari sejumlah objek usaha di Kota Medan. Penerimaan pajak parkir selama ini oleh Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Medan sangat tidak rasional dan patut ditingkatkan.

"Kinerja Bapenda belum maksimal. Banyak temuan kita (Red-Pansus) saat sidak ke sejumlah usaha yang laporan pajak parkirnya terlalu minim. Padahal, pengunjung yang naik kendaraan sangat padat. Ini kan tidak rasional," ujar dr Faisal Arbie (foto) menyikapi potensi untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir sangat dimungkinkan.

Untuk itu dr Faisal Arbie minta Bapenda dapat mengevaluasi seluruh penerimaan Pajak Parkir yang ada di Kota Medan. "Kita menduga, kebocoran PAD dari pajak parkir sangat banyak. Kita harapkan kinerja Bapenda lebih maksimal dan profesional. Mari kita selamatkan PAD dari kecurangan oknum," tandas politisi Nasdem ini.

Diutarakan Faisal Arbie, saat Pansus PAD melakukan sidak beberapa waktu lalu di lapangan parkir salah satu restoraan Mie Gacoan di Jl SM Raja Medan. Ditemukan jumlah pajak parkir yang dibayar sangat minim jika dibandingkan jumlah kendaraan yang parkir membludak.

"Artinya jumlah nilai pajak parkir yang disetor pengusaha Gacoan sangat tidak rasional jika dibanding jumlah kendaraan yang parkir," terang Faisal Arbie yang juga di Komisi III DPRD Medan membidangi retribusi dan pajak.

Ditambahkan Faisal, dugaan kecurangan laporan pajak bukan hanya disitu saja, bahkan saat tim Pansus PAD melakukan sidak yang sama ke restoran Dara Kupi mengaku hanya membayar pajak Rp 500 ribu setiap bulannya. "Pada hal kenyataan dilapangan parkir mobil yang cukup padat dan susah mencari parkiran kosong," imbuhnya.

Selain itu kata Faisal Arbie, masih dalam temuan sidak, sejumlah kejanggalan terkait laporan peroleh pajak hiburan dan hotel juga didapat. Dimana terjadi juga ketidaksesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) pengusaha hiburan yang mendompleng pajak hotel. Pada hal kata Faisal, NPWPD yang seharusnya itu berbeda.

Pada kessmpatan itu juga, Faisal Arbie mendorong pihak Bapenda Kota Medan untuk memaksimalkan kinerja untuk peningkatan PAD terutama pajak parkir. "Bapenda dapat menggali potensi PAD dari pajak parkir setiap usaha seperti mini market dan lainnya," ungkap Faisal. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut

Minta APH Awasi Sejak Dini Proyek BRT Jangan Sampai Ladang Korupsi

Mahal Biaya Konsultan Urusan Izin PBG, Komisi 4 DPRD Medan Inisiasi Pembentukan Pansus PBG

DPRD Medan Dukung Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT)

DPRD Medan Soroti Pembangunan Jalur Khusus BRT

Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan