Tanpa Dasar Hukum Kuat Hingga Diduga Pakai Insentif Pegawai: Gebyar Pajak Sumut Berisiko Jadi Temuan BPK

Baca Juga:

• Upaya Memperkuat Penegakan Hukum Perpajakan Melalui Audiensi Pimpinan Kemenkeu Sumut dengan Kepala Kejati yang Baru
• Pertama di Sumut, Kadus di Deli Serdang Terima Insentif Pemungutan Pajak
• Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 31 Maret 2026

MEDAN — Pelaksanaan program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026 menuai sorotan tajam. Kegiatan yang digadang-gadang sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diduga dibiayai dari dana insentif atau upah pungut pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta berjalan tanpa landasan hukum yang tuntas.

Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

"Secara tata kelola, ini bermasalah. Regulasi seharusnya hadir lebih dulu sebelum program dijalankan. Kalau petunjuk teknis (juknis) belum rampung tapi kegiatan sudah berjalan, itu indikasi cacat prosedural," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Menurut Elfenda, ketiadaan juknis dan Surat Keputusan (SK) gubernur sebagai dasar hukum program bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh prinsip good governance. Tanpa landasan tersebut, penggunaan anggaran dinilai tidak memiliki alat ukur yang jelas, baik dari sisi output, outcome, maupun mekanisme pengendalian.

"SK gubernur itu penting sebagai legitimasi, rambu pertanggungjawaban, sekaligus dasar audit. Kalau ini tidak ada, siapa yang menjamin belanja puluhan miliar ini sah dan bisa dipertanggungjawabkan?" tegasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti dugaan penggunaan dana insentif pegawai untuk membiayai kegiatan tersebut. Jika benar, kata dia, hal itu merupakan persoalan serius karena insentif bukan dana fleksibel yang bisa dialihkan untuk program lain.

"Insentif itu hak pegawai dengan peruntukan spesifik. Kalau dialihkan tanpa dasar hukum jelas, berpotensi menjadi penyimpangan anggaran dan pelanggaran asas spesifikasi belanja. Bahkan bisa masuk ranah pidana jika menimbulkan kerugian negara," ujarnya.

Ia menegaskan, setiap program, termasuk Gebyar Pajak, seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri, bukan "menumpang" dari hak pegawai. Kepala dan Sekretaris Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis dan Rudi Hadian Siregar, dinilai merupakan pejabat terkait yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut.

"Ini berpotensi merugikan pegawai. Jangan sampai insentif mereka dijadikan bancakan pembiayaan program," tambahnya.

**Tidak Diukur dari Kemeriahan Acara
Di sisi lain, efektivitas Gebyar Pajak dalam meningkatkan PAD juga dipertanyakan. Elfenda menilai keberhasilan program tidak bisa diukur dari kemeriahan acara atau banyaknya hadiah yang diberikan.

"Ukuran utamanya adalah peningkatan riil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Harus dihitung, berapa tambahan PAD dibanding biaya program. Kalau anggaran Rp28 miliar tidak menghasilkan peningkatan signifikan, ini berpotensi jadi pemborosan," tegasnya.

Ia juga menilai pelaksanaan kegiatan yang hanya dipusatkan di Aula Bapenda dengan frekuensi terbatas sulit memberikan dampak luas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, keterlambatan pembayaran insentif pegawai dinilai dapat berdampak langsung pada kinerja aparatur pajak daerah. Menurut Elfenda, kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi, produktivitas, hingga loyalitas pegawai.

"Kalau hak mereka tertahan sementara anggaran dipakai untuk program seremonial, akan muncul rasa ketidakadilan. Ini bisa berdampak pada kualitas penerimaan daerah," katanya.

Elfenda mengingatkan, Bapenda Sumut tidak seharusnya mempertentangkan antara program publik dan pemenuhan hak pegawai.

"Ironinya, kepatuhan wajib pajak didorong dengan hadiah, sementara hak aparat pemungut pajaknya sendiri belum dituntaskan," sindirnya.

Sorotan lain mengarah pada dugaan adanya pengondisian penerima hadiah dalam program tersebut. Jika benar terjadi, Elfenda menilai hal itu sebagai bentuk moral hazard serius.

"Ini bisa membuka peluang rekayasa pemenang, konflik kepentingan, hingga ketergantungan pada pihak tertentu. Program seperti ini harus dilakukan secara transparan, misalnya melalui undian terbuka dan diawasi ketat," ujarnya.

Karenanya FITRA Sumut merekomendasikan agar program tersebut diawasi oleh inspektorat, BPKP, serta DPRD, dan disertai audit manfaat yang terukur. Tanpa itu, publik berpotensi menilai Gebyar Pajak hanya sebagai program populis yang minim dampak fiskal.

"Di tengah tekanan fiskal daerah, belanja puluhan miliar untuk kegiatan seremonial layak dipertanyakan. Pemerintah harus jujur mengevaluasi apakah ini benar kebutuhan fiskal atau sekadar pencitraan," pungkasnya. (***)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Upaya Memperkuat Penegakan Hukum Perpajakan Melalui Audiensi Pimpinan Kemenkeu Sumut dengan Kepala Kejati yang Baru

Pertama di Sumut, Kadus di Deli Serdang Terima Insentif Pemungutan Pajak

Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 31 Maret 2026

Realisasi Pajak Deli Serdang TW I Tumbuh 34,7 Persen

Wali Kota Medan & Kakanwil DJP Sumut I Perkuat Sinergi Demi Peningkatan Kepatuhan Pajak

Realisasi Pendapatan Daerah Sumut 2025 Meningkat Signifikan