Anti Klimaks Laporan Polisi Ormas Kristen terhadap Muhammad Jusuf Kalla

Medan – Pelaporan terhadap tokoh nasional Muhammad Jusuf Kalla oleh sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) Kristen dinilai berujung anti klimaks dan sarat kepentingan politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Sutrisno Pangaribuan yang menilai bahwa dinamika pelaporan tersebut tidak mencerminkan aspirasi umat di tingkat akar rumput.
"Publik sudah melihat bahwa pelaporan ini lebih kental nuansa politiknya. Apalagi setelah terungkap adanya keterkaitan pelapor dengan partai politik tertentu," ujar Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda) Sutrisno Pangaribuan dalam keterangannya di Medan, Kamis (16/4).
Menurutnya, langkah cepat elit partai yang menawarkan mediasi justru memperkuat dugaan adanya kepanikan politik untuk meredam dampak yang lebih luas.
Sutrisno juga menyoroti perubahan sikap dari pihak pelapor. Ketua umum ormas yang sebelumnya vokal, kini tidak lagi tampil di hadapan publik. Ia menilai kondisi tersebut sebagai indikasi bahwa gerakan yang dibangun tidak mendapatkan dukungan luas, termasuk dari kalangan umat Kristen sendiri.
"Ini menjadi anti klimaks. Tidak ada gejolak di akar rumput. Yang ramai justru di media sosial, dan itu pun karena dikemas secara masif," tegasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menyarankan agar tidak perlu ada mediasi formal yang diinisiasi oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan politik dengan pelapor. Ia menilai tidak ada situasi mendesak yang mengharuskan mediasi dilakukan.
Sebagai langkah yang lebih konstruktif, ia mendorong Muhammad Jusuf Kalla untuk melakukan silaturahmi langsung dengan lembaga resmi keagamaan seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
"PGI dan KWI adalah representasi resmi umat Protestan dan Katolik. Pertemuan dengan mereka akan jauh lebih substansial untuk menjaga kerukunan," katanya.
Sutrisno juga mengingatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak reaktif dalam menerima laporan yang berkaitan dengan isu sensitif antarumat beragama. Ia menilai pendekatan dialog dan musyawarah lebih efektif dibandingkan jalur hukum formal.
Di akhir pernyataannya, Sutrisno mengajak seluruh pihak, khususnya elit ormas dan partai politik, untuk tidak memanfaatkan isu keagamaan sebagai alat kepentingan politik.
"Persatuan bangsa jauh lebih penting. Apalagi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kita butuh soliditas, bukan konflik," pungkasnya.rel

Baca Juga:

• Lantik DMI Sumut, Jusuf Kalla Puji Alm Haji Anif yang Berjuang Memakmurkan Masjid

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lantik DMI Sumut, Jusuf Kalla Puji Alm Haji Anif yang Berjuang Memakmurkan Masjid