Di Musrenbang RKPD 2027, Ketua DPRD Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh Nasution Tekankan Program Prioritas untuk Rakyat

Baca Juga:

• Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan
• Ketua PHRI Sumut Melkhy Waas: "Sumatera Connect 2026" Perkuat Konektivitas Pariwisata Aceh Hingga Lampung Melalui Sinergi Antarprovinsi
• Pansus PAD Desak Pemko Medan Maksimalkan Pelayanan Kebersihan di Kota Medan

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2027 resmi digelar pada Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padangsidimpuan dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah.

Forum strategis ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dr. HM Suib, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, hingga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan.

Musrenbang tersebut menjadi wadah penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah serta menentukan arah kebijakan prioritas pembangunan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2027.

*DPRD Soroti Empat Isu Strategis*

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, menyampaikan sejumlah pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan.

Ia menyebutkan terdapat empat isu utama yang menjadi perhatian, yakni pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, peningkatan akses layanan dasar masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD harus menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

"Pokok-pokok pikiran DPRD ini lahir dari aspirasi masyarakat yang kami serap langsung di lapangan. Karena itu, penting untuk menjadikannya sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah," ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.

Srifitrah juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menyusun program yang tersebar tipis tanpa memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat.

"Kita semua memahami bahwa kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Karena itu, kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang menyebar tipis tanpa memberikan dampak nyata," tegasnya.

Ia mendorong agar pemerintah daerah memprioritaskan program-program yang memiliki multiplier effect atau dampak berlipat ganda bagi masyarakat.

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan produksi dinilai mampu memberikan manfaat besar, mulai dari menurunkan biaya distribusi hingga meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, satu program pembangunan diharapkan mampu memberikan efek positif yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, Srifitrah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menghindari ego sektoral dalam penyusunan rencana anggaran pembangunan.

Menurutnya, setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

"Jangan sampai ada ego sektoral dalam menyusun program dan anggaran. Setiap rupiah yang kita belanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Ia menilai sinergi antar perangkat daerah sangat penting agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar itu juga menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal hasil Musrenbang RKPD 2027 hingga benar-benar terealisasi.

Pengawalan tersebut tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga hingga pelaksanaan program pembangunan di lapangan.

"DPRD berkomitmen untuk terus mengawal hasil Musrenbang ini. Bukan hanya sampai pada tahap perencanaan, tetapi sampai program benar-benar terealisasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Musrenbang RKPD sendiri merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Forum ini menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi wadah final untuk menyepakati prioritas program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

Melalui Musrenbang RKPD 2027, diharapkan arah pembangunan Kota Padangsidimpuan dapat lebih terarah, efektif, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan

Ketua PHRI Sumut Melkhy Waas: "Sumatera Connect 2026" Perkuat Konektivitas Pariwisata Aceh Hingga Lampung Melalui Sinergi Antarprovinsi

Pansus PAD Desak Pemko Medan Maksimalkan Pelayanan Kebersihan di Kota Medan

dr Faisal Arbie Dukung Penuh Walikota Medan Terbitkan Perwal, Biaya Pengobatan Korban Begal Ditanggung APBD

Paul MA Simanjuntak : "Sikat Semua Billboard Bermasalah, Penertiban Jangan Pilih Kasih"

Pansus Sebut Pemkot Medan Tak Serius Tertibkan Asetnya