Pemerintah Tegaskan APBN untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kemandirian Bangsa
Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utam
Politik
Baca Juga:
RDP ini dipimpin oleh H. Kasman Bin Marasakti Lubis, Lc., M.A., selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, bersama Wakil Ketua Komisi 2, Modesta Marpaung, S.K.M., S.Keb., serta dihadiri Anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan.
RDP ini terkait Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat Kota Medan, khususnya terkait keluhan tidak tersedianya kamar rawat inap di rumah sakit atau kapasitas kamar yang tidak mumpuni, aturan tiga hari wajib pulang bagi pasien rawat inap, hingga pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal terhadap pasien UHC.
Menyikapi hal ini, Komisi 2 DPRD Kota Medan mengimbau kepada semua pihak, mulai dari Dinas Kesehatan Kota Medan, BPJS Kesehatan Cabang Medan hingga manajemen rumah sakit se-Kota Medan untuk berbenah terkait sistem UHC di rumah sakit, baik dari pelayanan hingga fasilitas kesehatan.
Komisi 2 menegaskan bahwa program UHC ini murni dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan. Oleh karena itu, jangan ada lagi rumah sakit yang tidak menerima UHC, dan peserta BPJS dan UHC wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Komisi 2 juga mengimbau Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan Cabang Medan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap diagnosa penyakit-penyakit yang tidak wajib rawat inap, sehingga masyarakat paham terhadap penyakit yang terindikasi rawat inap atau tidak. Selain itu, pihak rumah sakit juga wajib menampilkan daftar kamar/bed yang tersedia, harus transparan, jangan sampai menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap program UHC ini.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, BPJS Kesehatan Cabang Medan, serta Pimpinan/Direktur Rumah Sakit Swasta se-Kota Medan. Rel
Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utam
Politik
Asta Cita dan Ekonomi Hijau Perdagangan Karbon sebagai Mesin Pertumbuhan Baru
kota
Harkitnas 2026 di Polres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto Serukan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital
kota
MTQ Padang Lawas 2026 Resmi Dibuka, Bupati PMA Tekankan Penguatan Syiar Islam dan Generasi Qurani
kota
Jakarta S24.coKetua DPR RI menyambut kehadiran Presiden RI yang hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka
Politik
JLC Race Award 2025, Gelar Malam Apresiasi JNE bagi Kesuksesan UKM di Indonesia
kota
sumut24.co Jakarta Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan kinerja yang solid dan resilien di tengah persaingan industri perban
Ekbis
Bupati Pakpak Bharat Irup Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
kota
Wujud Implementasi BCM, BRI BO Sibuhuan Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran
kota