Satresnarkoba Polrestabes Medan Sikat Bandar Narkoba Antar Provinsi yang Manfaatkan Jasa Ekspedisi
Medan sumut24.co Satresnarkoba Polrestabes Medan, menggerebek sebuah rumah kos yang jadi gudang pemasok narkoba antar pulau di kawasan Med
Hukum
Baca Juga:
Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah; Syamsul Auliya Rachman, pada Jumat (13/3/2026).
Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
"Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi awak PromediaNews terkait operasi senyap yang dilakukan tim KPK di wilayah Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026).
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK turut mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah didalami. Namun hingga saat ini, lembaga antirasuah belum mengungkap secara rinci kasus yang menjerat kepala daerah tersebut.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka, apakah sebagai saksi atau ditetapkan sebagai tersangka.
Penindakan terhadap Bupati Cilacap ini menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Informasi awal menyebutkan OTT tersebut juga menjadi salah satu penindakan terhadap kepala daerah yang terjadi dalam periode bulan Ramadan tahun ini.
KPK menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung dan perkembangan lebih lanjut mengenai perkara ini akan disampaikan kepada media dan publik setelah proses klarifikasi awal selesai.
KPK menjelaskan kasus yang membuat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyebut adanya dugaan penerimaan yang diperoleh Bupati Syamsul dari sejumlah proyek di Cilacap.
"Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).
Total ada 27 orang yang terjaring dalam OTT ini. Jumlah itu termasuk Bupati Syamsul.
"Hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap," ungkap Budi.
Budi mengatakan 27 orang yang terjaring terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. Dia menyebut semua yang terjaring saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
"Dari penyelenggara negara ASN dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swasta dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana. Sejauh ini informasi yang kami terima (Wakil Bupati) tidak ada," kata Budi.
Dugaan Kasus: Penangkapan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Jumlah yang Diamankan: Total ada sekitar 27 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk beberapa pejabat lainnya.red
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Medan sumut24.co Satresnarkoba Polrestabes Medan, menggerebek sebuah rumah kos yang jadi gudang pemasok narkoba antar pulau di kawasan Med
Hukum
sumut24.co MedanSebagai salah satu metropolitan terbesar di Indonesia yang terus berkembang pesat, Medan memiliki ritme mobilitas yang sang
Ekbis
2.000 Bungkus Vape Getar asal Malaysia Gagal Beredar di Medan
kota
Begal Sadis Bacok Korban 8 Kali, Rampas Uang Rp.900 Ribu
kota
Medan Sumut24.coGubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Sumatera Utara untuk terus menj
Politik
Tim Sembilan Kejaksaan Agung Panggil 9 Saksi Terkait Tiga Perkara TPPU Tersangka FA, Enam Mangkir
kota
Kejati Kalbar Lakukan Pemeriksaan Internal Terkait Dugaan Keterlibatan Pegawai Kejari Sekadau
kota
Asahan sumut24.co Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani SH SIK MH menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Sy
News
Asahan sumut24.co Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kali ini, dua pri
Hukum
Asahan sumut24.co Komitmen Satres Narkoba Polres Asahan dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan melalui pemusnahan barang
Hukum