Sumut Foundation : Zainal Arifin Sinaga Sosok Birokrat Berprestasi, Layak Dipercaya Pimpin ASN Asahan

Medan – Berbagai tudingan yang dialamatkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Zainal Arifin Sinaga, dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh sekelompok mahasiswa, dinilai perlu disikapi secara objektif dan proporsional. Sejumlah pihak menilai, tuduhan tersebut tidak mencerminkan rekam jejak dan kontribusi nyata Zainal Arifin Sinaga sebagai birokrat senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• KPDBU Rumah Sakit Bertaraf Internasional Dibahas, Asahan Siap Jadi Pusat Layanan Kesehatan Pantai Timur
• Kapolres Asahan Ramah Tamah Bersama Warga Jalan Durian, Perkuat Sinergi Wujudkan Kampung Bersih Narkoba
• Gelar Rakorpem Awal Tahun Anggaran 2026, Bupati Asahan Minta Sukseskan Program Nasional di Daerah

Direktur Eksekutif Sumut Foundation, Andi Kurniansyah Sirait, menyampaikan bahwa kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari demokrasi, namun harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta berbasis data dan regulasi yang jelas. Ia menegaskan bahwa opini publik tidak boleh dibangun hanya dari asumsi dan narasi sepihak.

"Pak Zainal Arifin Sinaga adalah birokrat yang tumbuh dari bawah, memiliki pengalaman panjang dan prestasi yang bisa diverifikasi. Menyampaikan kritik itu sah, tetapi menuduh tanpa dasar hukum yang kuat justru berpotensi menyesatkan publik," ujar Andi Kurniansyah Sirait, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BEM IAIN Sumatera Utara tahun 2009 dan dikenal sebagai tokoh muda Asahan.

Menurut Andi, selama menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Kepala Bappeda dan kini Sekda, Zainal Arifin Sinaga memiliki catatan positif dalam penguatan perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi program lintas OPD, serta peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan. Hal ini tercermin dari sejumlah capaian indikator pembangunan daerah yang relatif stabil.

Terkait isu rangkap jabatan, Andi menegaskan bahwa penempatan pejabat sebagai dewan pengawas BUMD merupakan praktik yang diatur dalam regulasi dan tidak serta-merta melanggar hukum selama mengikuti ketentuan perundang-undangan. "Sepanjang dilakukan sesuai aturan dan tidak mengganggu tugas utama sebagai Sekda, hal itu justru bertujuan memperkuat pengawasan kinerja BUMD," jelasnya.

Ia juga menepis tudingan bahwa Sekda menjadi pengendali proyek di lingkungan Pemkab Asahan. Menurutnya, mekanisme penganggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah daerah telah diatur secara sistemik melalui perencanaan, lelang terbuka, serta pengawasan berlapis oleh APIP dan lembaga pengawas eksternal.

"Sekda bukan eksekutor proyek. Fungsi beliau adalah administratif dan koordinatif. Menyederhanakan persoalan kompleks tata kelola pemerintahan menjadi tuduhan personal adalah bentuk kekeliruan berpikir," tambah Andi.

Lebih lanjut, Andi Kurniansyah Sirait menilai bahwa keputusan Bupati Asahan menempatkan Zainal Arifin Sinaga sebagai ASN nomor satu di Pemkab Asahan merupakan pilihan yang tepat dan rasional. Hal itu didasarkan pada kapasitas, pengalaman, serta pemahaman mendalam Zainal terhadap birokrasi dan karakter wilayah Asahan.

"Dalam konteks pemerintahan daerah, stabilitas birokrasi sangat penting. Pak Zainal adalah figur yang mampu menjadi jembatan antara visi kepala daerah dan implementasi teknis di lapangan. Ini bukan soal kedekatan, tapi soal kompetensi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi oleh narasi yang berpotensi memecah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kritik, menurutnya, harus diarahkan untuk perbaikan sistem, bukan sekadar personalisasi jabatan.

Sumut Foundation sendiri mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditempuh melalui jalur hukum dan mekanisme resmi yang berlaku, bukan melalui tekanan opini atau trial by the press. Transparansi dan akuntabilitas, kata Andi, harus berjalan beriringan dengan etika dan tanggung jawab publik.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan adanya pelanggaran hukum oleh Sekda Asahan Zainal Arifin Sinaga. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menyikapi setiap informasi secara bijak, kritis, dan tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan.

Dengan rekam jejak birokrasi yang panjang dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, Zainal Arifin Sinaga dinilai masih layak mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, sembari tetap terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KPDBU Rumah Sakit Bertaraf Internasional Dibahas, Asahan Siap Jadi Pusat Layanan Kesehatan Pantai Timur

Kapolres Asahan Ramah Tamah Bersama Warga Jalan Durian, Perkuat Sinergi Wujudkan Kampung Bersih Narkoba

Gelar Rakorpem Awal Tahun Anggaran 2026, Bupati Asahan Minta Sukseskan Program Nasional di Daerah

Polres Asahan Ungkap Kasus Penganiayaan

Satres Narkoba Polres Asahan Ungkap Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Desa Gedangan

Dituding Rangkap Jabatan dan Pengendali Proyek, Gemppar Minta Bupati Copot Sekda Asahan