Bupati Paluta Gandeng Kejari dan Polres, Aduan Pemerintahan Tak Boleh Salah Penanganan
Bupati Paluta Gandeng Kejari dan Polres, Aduan Pemerintahan Tak Boleh Salah Penanganan
News
Baca Juga:
Kritik ini mencuat pasca-pertemuan antara Kapolrestabes Medan dengan tokoh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Hotel Grand Antares, Kota Medan pada Rabu ( 21/1/2026) kemarin, yang dinilai salah sasaran akibat data yang tidak akurat.
Ketua Federasi KEP SPSI Kota Medan, Ibrahim, secara blak-blakan menyayangkan ketidakpahaman Ramaddan dalam memetakan struktur organisasi buruh di wilayahnya. Ia mengibaratkan pejabat tersebut seperti "KudaRabun yang Memakai Kacamata Tebal", sebuah sindiran atas ketidakmampuan melihat realita organisasi buruh yang ada.
Data Peserta Manipulatif
Menurut Ibrahim, Ramaddan diduga memberikan daftar peserta yang tidak relevan kepada Kapolrestabes Medan. Mayoritas tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut justru merupakan pengurus tingkat Provinsi (Sumatera Utara), bukan pengurus tingkat Kota Medan, yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam ruang lingkup kerja Polrestabes Medan.
"Ramaddan ini seolah hanya bekerja dengan prinsip ABS (Asal Bapak Senang). Sangat disayangkan sekali karna dia memberikan daftar yang salah, sehingga Kapolrestabes Medan bertemu dengan orang-orang yang secara struktural tidak tepat untuk konteks Kota Medan," ujar Ibrahim.
Guna meluruskan kesalahpahaman tersebut, Ibrahim menjelaskan, di tubuh KSPSI AGN terdapat tata kelola organisasi dan pengkaderan yang ketat, di mana tidak ada rangkap jabatan antara Ketua tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Secara administratif, kepemimpinan yang sah adalah sebagai berikut:
DPD KSPSI AGN Sumut: T.M. Yusuf
DPC KSPSI AGN Medan: Rendy Siagian
DPC KSPSI AGN Langkat: Samsiah
DPC KSPSI AGN Deli Serdang: Dedi. A
"Kami merasa kasihan kepada Kapolrestabes Medan karna, punya niat baik untuk berdiskusi, namun difasilitasi dengan data yang keliru akibat ketidakpahaman PltKadisnaker," tambahnya.
Koordinasi Antarinstansi
Menutup pernyatannya, Federasi KEP SPSI Kota Medan meminta dengan tegas agar Ramaddan sebagai PltKadisnaker segera melakukan koordinasi dengan Disnaker Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memvalidasi kembali daftar mitra SP/SB di Kota Medan.
Langkah ini dinilai mendesak agar di masa mendatang, instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak lagi terjebak dalam seremoni yang salah sasaran, yang hanya mempertontonkan ketidakpahaman birokrasi terhadap dinamika gerakan buruh di lapangan.(W02)
Bupati Paluta Gandeng Kejari dan Polres, Aduan Pemerintahan Tak Boleh Salah Penanganan
News
Ketua TPPKK Kabupaten Solok Edukasi Pelajar Paninggahan tentang Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Anak
News
sumut24.co MedanPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT
Umum
sumut24.co MedanDinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan i
Umum
sumut24.co MEDAN, Riset Universitas Sumatera Utara mengungkap potensi tanaman obat lokal melalui teknologi ekstraksi ramah lingkungan, iden
kota
sumut24.co KISARAN, Bunda PAUD Kabupaten Asahan secara resmi membuka kegiatan Peragaan Manasik Haji Cilik Tingkat PAUD Kabupaten Asahan Tah
News
sumut24.co MEDAN, Harapan dapat hadir melalui hal sederhana bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau darah yang tersedia saat seseor
kota
sumut24.co MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Mandaya Awards 2026 kategori Perguruan Tinggi berkat program pengembangan Agrowis
kota
sumut24.co ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Kabupa
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Peredaran barang ilegal di wilayah pesisir Sumatera Utara kembali menjadi perhatian aparat penegak hukum.Sebanyak
News