Bupati Paluta Ikuti Rakor Pascabencana Sumut, Anggaran Infrastruktur Capai Ratusan Miliar

Baca Juga:

• Sinergi Kemanusiaan Makin Erat, Bupati Asahan Puji Peran Nyata Baznas Bantu Warga yang Membutuhkan
• Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Silaturahmi Pimpinan Baznas Se-Sumut : Perkuat Sinergi, Wujudkan Zakat yang Berdampak Nyata
• Bupati Asahan Luncurkan ASTABRATA, Inovasi Tata Kelola Berbasis Data untuk Tekan Angka Kemiskinan Secara Tepat Sasaran

Paluta | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).

Rakor ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara. Fokus utama pembahasan diarahkan pada optimalisasi anggaran, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam forum tersebut terungkap, alokasi anggaran terbesar diarahkan ke sektor infrastruktur dengan nilai mencapai Rp275 miliar. Anggaran ini digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga terdampak bencana.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan anggaran lintas sektor, di antaranya Rp1,68 miliar untuk bidang komunikasi dan informatika, Rp36,8 miliar untuk sektor pendidikan, Rp6,9 miliar untuk kesehatan, serta Rp110 miliar dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut siap melakukan pergeseran anggaran guna mempercepat pemulihan pascabencana.

Pada sektor pendidikan, anggaran akan difokuskan pada dua hal utama, yakni pembangunan sarana prasarana sekolah serta pemberian SPP gratis bagi peserta didik di wilayah terdampak bencana.

Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran sekitar Rp1,2 miliar, atau setara Rp60 juta per unit, sesuai standar pemerintah pusat.

"Jika pembangunan hunian tetap sudah sepenuhnya tercover oleh BNPB, maka anggaran dari provinsi akan kami alihkan sebagai tambahan dukungan agar kualitas rumah bisa lebih baik," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus melanjutkan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumut, disertai perbaikan jalan dan jembatan, serta distribusi bantuan logistik.

"Walaupun status bencana sudah dicabut, kami pastikan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian saat puasa. Semua akan berada di huntara, rumah sewa, atau rumah kerabat dengan biaya ditanggung pemerintah," tegas Suharyanto.

BNPB juga menyalurkan bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan, Rp3 juta untuk penggantian isi rumah, serta Rp5 juta sebagai modal usaha bagi pelaku usaha terdampak.

Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak bencana di Sumut mulai menunjukkan pemulihan. Indikatornya antara lain pemerintahan yang kembali berjalan normal, layanan publik membaik, akses transportasi lancar, hingga ketersediaan listrik, air bersih, BBM, dan internet.

"Secara umum Sumut sudah membaik, tinggal beberapa daerah yang perlu dipercepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga," jelas Tito.

*Bupati Paluta Tegaskan Komitmen Pemulihan Berkelanjutan*

Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap menegaskan komitmen penuh Pemkab Paluta dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi terkait penanganan pascabencana.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

Rakor ini turut dihadiri Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta jajaran OPD Pemprov Sumut.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sinergi Kemanusiaan Makin Erat, Bupati Asahan Puji Peran Nyata Baznas Bantu Warga yang Membutuhkan

Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Silaturahmi Pimpinan Baznas Se-Sumut : Perkuat Sinergi, Wujudkan Zakat yang Berdampak Nyata

Bupati Asahan Luncurkan ASTABRATA, Inovasi Tata Kelola Berbasis Data untuk Tekan Angka Kemiskinan Secara Tepat Sasaran

P-APBD 2026 Paluta Resmi Disahkan, Basri Harahap Janji Percepat Pelaksanaan Program

Cegah Korupsi dari Hulu, Bersama Gubsu Bobby Nasution Bupati Paluta Reski Basyah Ikut Teken Komitmen Tata Kelola Anggaran

Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Bersama Pemda Se-Sumut