Kajian IPB Tegaskan Tak Ada Bukti PT TBS Jadi Penyebab Banjir Garoga, Desa Anggoli Minta Presiden Turun Tangan Ungkap Biang Kerok Sebenarnya

Baca Juga:

• Kapolres Padangsidimpuan Terima Kunjungan PTPN IV Regional 1, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
• Inalum Perkuat Sinergi Dengan PTFI Bidik Optimalisasi Smelter Nasional
• Deli Serdang Optimalkan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Tapsel | Sumut24.co

Kepala Desa Anggoli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Oloan Pasaribu, secara resmi melayangkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permohonan peninjauan ulang dugaan keterlibatan PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) dalam peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng).

Surat itu tidak hanya ditandatangani oleh Kepala Desa, tetapi juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta sejumlah tokoh masyarakat Desa Anggoli. Langkah ini diambil menyusul berkembangnya opini publik dan pernyataan aparat penegak hukum yang sebelumnya menuding aktivitas perusahaan sebagai penyebab utama bencana alam tersebut.

Oloan Pasaribu menegaskan bahwa secara geografis, aktivitas PT TBS tidak berada di jalur aliran utama Sungai Garoga. Menurutnya, mata air di wilayah perusahaan mengalir ke Aek Nahombar, kemudian bermuara ke Sungai Muara Sibuntuon dengan karakter alur yang sempit dan berkelok.

"Dengan kondisi sungai seperti itu, sangat tidak masuk akal jika sisa kayu dari area PT TBS bisa hanyut sampai ke Jembatan Aek Garoga yang jaraknya cukup jauh," ujar Oloan, Rabu (14/1/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa titik-titik longsor yang terjadi berada di lahan milik warga, bukan di wilayah konsesi perusahaan. Selain itu, lahan PT TBS disebut berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan kawasan hutan lindung.

"Wilayah itu sejak lama sudah dikelola masyarakat dengan tanaman produktif seperti karet, durian, aren, hingga sawit. Jadi tudingan adanya penggundulan hutan besar-besaran tidak berdasar," tegasnya.

Lebih lanjut, Oloan menyebut kehadiran PT TBS justru memberi kontribusi nyata bagi perekonomian desa. Perusahaan dinilai telah membantu masyarakat melalui program kebun plasma serta membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.

"Banyak lahan warga yang tetap dikelola sendiri dan tidak diganti rugi. Artinya, hubungan perusahaan dan masyarakat berjalan berdampingan," tambahnya.

Dalam surat tersebut, Pemerintah Desa Anggoli berharap Presiden RI dapat meninjau ulang proses hukum yang saat ini berjalan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif dan berbasis fakta.

*Kajian Ilmiah IPB: Tak Ada Bukti Kuat PT TBS Sebabkan Banjir*

Sejalan dengan pernyataan pemerintah desa, tim ahli lingkungan dan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) juga telah melakukan kajian ilmiah terkait penyebab banjir dan longsor di DAS Garoga. Kajian ini melibatkan akademisi lintas bidang kehutanan, tanah, dan hidrologi.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan aktivitas PT TBS sebagai penyebab utama banjir bandang. Salah satu poin krusial adalah posisi kebun sawit PT TBS yang tidak berada di kawasan hutan negara, melainkan di wilayah APL.

"Penyelidikan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak gegabah. Kajian ilmiah IPB sudah sangat jelas," ujar Rahman, Ketua Pengurus Cabang PMII, menanggapi isu tersebut.

Ia menegaskan bahwa penyederhanaan penyebab bencana dengan menunjuk satu korporasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum.

*Faktor Alam Jadi Penyebab Dominan*

Akademisi IPB, Dr Ir Basuki Sumawinata, menjelaskan bahwa kajian ini bertujuan melengkapi informasi publik dengan data ilmiah, bukan untuk membela atau menyerang pihak tertentu.

"Kami ingin mencegah salah tafsir. Ini murni soal data dan fakta," ujarnya dalam konferensi pers di Kampus IPB, Bogor.

Ia menyebutkan setidaknya tiga faktor utama penyebab banjir dan longsor, yakni curah hujan ekstrem, struktur tanah dengan solum tipis, serta keberadaan batuan induk liat masif yang menghambat resapan air. Kondisi lereng curam dan bobot vegetasi juga mempercepat terjadinya longsor.

Selain itu, sejumlah anak sungai di sekitar kebun PT TBS disebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Sungai Garoga, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa aktivitas perusahaan bukan pemicu utama bencana.

Para ahli menilai, tudingan terhadap PT TBS sebagai penyebab tunggal banjir bandang dan longsor tidak memenuhi asas kehati-hatian ilmiah dan kepastian hukum. Oleh karena itu, semua pihak diimbau mengedepankan data objektif agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolres Padangsidimpuan Terima Kunjungan PTPN IV Regional 1, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Inalum Perkuat Sinergi Dengan PTFI Bidik Optimalisasi Smelter Nasional

Deli Serdang Optimalkan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Dana Pinjaman Bergulir Rp 20 Miliar ke Koptan Mandiri Jadi Sorotan Publik, Dugaan Penyimpangan dan Ketegasan Aturan Kehutanan

Tim Keamanan PTPN I Regional 1 Tindak dan Laporkan 7 Terduga Penambang llegal di Lahan Negara

Dugaan Alih Fungsi 1.266,6 Hektar HTR Koptan Mandiri Jadi Sawit, Praktisi Hukum : Itu Pelanggaran Berat Terancam 10 Tahun Penjara