DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal

sumut24.co - Jakarta

Baca Juga:

• KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
• KPK Tetapkan Delapan Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut
• Delapan Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut Terungkap, Otti S. Batubara Desak KPK Bongkar Aktor di Balik Layar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan lima tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan korupsi di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. Ketiga dari kelima tersangka tersebut merupakan pejabat dan pegawai DJP, yang kini ditahan KPK.

Dalam keterangan tertulisnya hari ini, DJP yang diwakili oleh Rosmauli selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas institusi. "DJP tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun," tegas pernyataan resmi tersebut.

DJP berkomitmen untuk kooperatif sepenuhnya dengan KPK, termasuk menyediakan informasi yang diperlukan guna mendukung proses hukum. Langkah tegas langsung diambil terhadap pegawai yang terlibat, dengan penerapan pemberhentian sementara berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. "DJP akan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin jika terbukti bersalah, sambil terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas oknum terkait," tambah keterangan tersebut.

Selain itu, DJP menjamin pelayanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa terganggu. Institusi ini juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola pengawasan, dan pengendalian internal di unit terkait, termasuk penguatan pencegahan ke depan.

Khusus bagi pihak eksternal yang terlibat sebagai Konsultan Pajak, DJP mendukung pencabutan izin praktik oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf g PMK Nomor 175/PMK.01/2022.

DJP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian ini, sambil menegaskan komitmen pembenahan nyata. Institusi ini mengajak seluruh pegawainya untuk memperkuat integritas dan profesionalisme, serta mengimbau wajib pajak agar tidak memberikan imbalan apa pun dan melaporkan indikasi pelanggaran melalui kanal resmi seperti Kring Pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, atau situs pengaduan. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan

KPK Tetapkan Delapan Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Delapan Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut Terungkap, Otti S. Batubara Desak KPK Bongkar Aktor di Balik Layar

KPK Panggil Dua Eks Bupati, Otti: Jangan Berhenti di Level Pelaksana, Bongkar Siapa Pengendali Proyek Jalan Sumut

Delapan Tersangka Baru Dibidik KPK, KAMAK: Jangan Berhenti di Topan, Bongkar Seluruh Mata Rantai Bina Marga Sumut!

KPK Telaah Dugaan Politik Uang Muktamar NU, PCNU Sekadau Serahkan Uang dan Bukti