Sekwan DPRD Sumut Dinilai Kebal Hukum, Dugaan Korupsi Mengendap Tanpa Proses

Medan – Dugaan korupsi anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Sumatera Utara terus bergulir, namun hingga kini belum ada satu pun langkah hukum yang menyentuh Sekretaris DPRD Sumut (Sekwan DPRDSU) Zulkifli. Kondisi ini memunculkan penilaian publik bahwa Sekwan DPRD Sumut terkesan kebalhukum.

Baca Juga:

• Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum
• Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra
• PLN UID Sumut dan Kejati Sumut Perkuat Kolaborasi Hukum, GCG, dan Layanan Kelistrikan Berintegritas

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menilai mandeknya proses hukum atas dugaan penyelewengan anggaran bernilai miliaran rupiah sebagai bentuk pembiaran yang mencederai rasa keadilan.

"Anggarannya jelas, nilainya fantastis, sorotan publik sudah luas. Tapi Sekwan DPRD Sumut tidak pernah diperiksa. Ini menimbulkan kesan kuat kebalhukum," tegas Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, Senin (5/1).

Dugaan Korupsi, Aparat Tak Bergerak

KAMAK menyoroti sejumlah pos belanja pengadaan barang, jasa, dan proyek fisik di Sekretariat DPRD Sumut yang dinilai tidak rasional dan berulang dari tahun ke tahun. Namun ironisnya, meski dugaan tersebut telah disuarakan secara terbuka, aparat penegak hukum belum menunjukkan langkah konkret.

"Kalau tidak ada tindakan hukum, publik wajar bertanya: ada apa di balik semua ini?" ujar Azmi.

Anggaran 2025 Jadi Sorotan Tajam

Menurut KAMAK, Anggaran Tahun 2025 justru semakin memperkuat dugaan pembiaran. Beberapa pos belanja dinilai vulgar, seperti pemeliharaan AC Rp702 juta, sewa billboard Rp700 juta, hingga renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumut Rp1,23 miliar.

"Ini uang rakyat. Kalau penggunaan anggaran seperti ini tidak diperiksa, maka hukum benar-benar kehilangan wibawa," kata Azmi.

KAMAK Tantang Kejati Sumut

KAMAK secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Sekwan DPRD Sumut serta menelusuri seluruh proses perencanaan dan realisasi anggaran.

"Jangan sampai hukum hanya berani kepada yang lemah. Jika Sekwan DPRD Sumut terus tak tersentuh, maka anggapan kebalhukum itu semakin sulit dibantah," tegas Azmi.

Hingga berita ini diturunkan, Kejati Sumut maupun Sekwan DPRD Sumut Zulkifli belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas sorotan tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra

PLN UID Sumut dan Kejati Sumut Perkuat Kolaborasi Hukum, GCG, dan Layanan Kelistrikan Berintegritas

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara

LBH Keadilan Setara Jajaki Kerja Sama Pendampingan Hukum dengan Lapas Tanjungbalai Asahan

Sikum Polres Sergai Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Pekan Tanjung Beringin, Sosialisasikan KUHP Baru hingga Perlindungan Anak