FORSOMAKAR Sumut Desak Transparansi Izin Air Permukaan, Dugaan Pungli Bebani Usaha dan Rusak Lingkungan

Baca Juga:

• Permohan Izin Tambang Batu Siregar Aek Nalas Segera Diajukan
• Perkuat Pengawasan Perairan Asahan, Wabup Rianto Sambut Baik Rencana Pembangunan Kantor BAKAMLA Di Silo Laut
• Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan

Medan — Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (FORSOMAKAR) Sumatera Utara menyoroti serius dugaan ketidaktransparanan dalam pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) serta rekomendasi teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sorotan tersebut mengarah pada proses perizinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Bidang Sumber Daya Air (SDA), serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, yang dinilai sarat ketidakjelasan prosedur, waktu layanan, hingga biaya resmi.

Ketua FORSOMAKAR Sumut, Lian D. L. Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait lamanya proses pengurusan izin yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat, namun justru berlarut-larut hingga berbulan-bulan tanpa kepastian.

"Ketidakjelasan standar waktu dan biaya ini membuka ruang gelap praktik percaloan dan pungutan liar. Pelaku usaha diposisikan seolah harus 'membayar lebih' demi mendapatkan hak administratif yang seharusnya dilayani negara," tegas Lian dalam keterangannya, Senin (17/12).

FORSOMAKAR menilai kondisi tersebut telah mencederai prinsip dasar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Lebih jauh, ketidaktransparanan perizinan dinilai turut memicu maraknya pemanfaatan air permukaan tanpa izin serta meningkatnya aktivitas penambangan ilegal di sejumlah daerah, seperti Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai.

Dampaknya tidak hanya pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berujung pada kerusakan lingkungan yang serius. Penurunan kualitas ekosistem sungai, meningkatnya risiko banjir, hingga potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan PNBP dan retribusi daerah disebut sebagai konsekuensi nyata dari buruknya sistem perizinan tersebut.

"Masyarakat di sekitar wilayah terdampak ikut menanggung akibatnya, mulai dari berkurangnya akses air bersih hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi. Ini adalah kegagalan tata kelola yang tidak bisa dibiarkan," ujar Lian.

Atas kondisi itu, FORSOMAKAR Sumut secara tegas mendesak Gubernur Sumatera Utara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan perizinan, khususnya di sektor sumber daya air dan pertambangan.

Reformasi birokrasi dinilai mendesak, terutama terkait keterbukaan informasi biaya, kepastian waktu layanan, serta penguatan pengawasan internal guna menutup celah praktik pungli.

"Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik, iklim usaha yang sehat, serta perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang," tambahnya.

FORSOMAKAR Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada respons konkret dari pihak terkait, organisasi mahasiswa tersebut menyatakan siap menempuh langkah-langkah lanjutan sesuai koridor hukum dan demokrasi.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Permohan Izin Tambang Batu Siregar Aek Nalas Segera Diajukan

Perkuat Pengawasan Perairan Asahan, Wabup Rianto Sambut Baik Rencana Pembangunan Kantor BAKAMLA Di Silo Laut

Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan

Air Bersih Kini Mengalir di Masjid Al Hikmah Kalangan, Terima Kasih pun Mengalir Untuk PLN

Kronologi Tahanan Polsek Air Batu Meninggal Dunia di Lapas Labuhan Ruku: Tak Ditemukan Tanda Kekerasan

Ketika Air Masih Jadi Halaman Belakang, Kota Air Indonesia Terus Tertinggal