Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Sportivitas Final MSL 2026, Siapkan Talenta Sepak Bola Madina Menuju Porprov
Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Sportivitas Final MSL 2026, Siapkan Talenta Sepak Bola Madina Menuju Porprov
News
Baca Juga:
Menurut H Syahrir Nasution, polemik penggerebekan pesantren tersebut harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prosedur, perlindungan anak, serta penghormatan terhadap lingkungan pendidikan keagamaan.
Ia menilai, pencopotan Kapolres Sukoharjo semestinya menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh bagaimana operasi tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi.
Jangan Hanya Kapolres yang Dievaluasi
H Syahrir Nasution berpandangan, apabila seorang pejabat dicopot akibat persoalan dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, tanggung jawab pengawasan pimpinan di atasnya juga perlu diperiksa secara objektif.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat di tingkat polres. Kapolda Jawa Tengah juga perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan hasil pemeriksaan terhadap kasus tersebut.
Desakan agar Kapolda Jawa Tengah turut dicopot mencerminkan tuntutan agar penegakan disiplin di tubuh Polri berjalan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Namun, penentuan sanksi terhadap pejabat terkait harus tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penggerebekan Pesantren Jadi Sorotan
Polemik penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo menjadi perhatian publik karena menyangkut cara aparat menjalankan kewenangan di lingkungan pendidikan keagamaan yang dihuni santriwati, termasuk anak-anak.
Dalam situasi seperti ini, aparat dituntut tidak hanya bertindak berdasarkan prosedur hukum, tetapi juga mengedepankan profesionalitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
H Syahrir Nasution menilai, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai tindakan aparat dan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan kepolisian.
Ujian Kepercayaan terhadap Polri
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ketegasan dalam menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak.
Karena itu, hasil pemeriksaan internal perlu disampaikan secara transparan. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan sesuai aturan dan tingkat tanggung jawab masing-masing.
H Syahrir Nasution berharap Kapolri mengambil langkah tegas dan adil dalam menyikapi polemik tersebut. Menurutnya, pembenahan institusi harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Desakan agar Kapolda Jawa Tengah turut dicopot pun menjadi bagian dari tuntutan evaluasi yang lebih luas terhadap kepemimpinan dan pengawasan di tubuh kepolisian.
Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Sportivitas Final MSL 2026, Siapkan Talenta Sepak Bola Madina Menuju Porprov
News
Kapolres Sukoharjo Dicopot, H Syahrir Nasution Kapolda Jateng Juga Harus Dicopot!
News
Kapolres Tebing Tinggi Silaturahmi ke Sekretariat DPC Pendawa, Erwan Ma&rsquoruf Siap Dukung Perang Melawan Narkoba
News
Polres Padang Lawas Gaspol Patroli Blue Light, Curat, Curas dan Begal Jadi Target Utama
News
Bikin Salut! Di Operasi Patuh Toba 2026, Kapolres Paluta Apresiasi Pengendara Disiplin
News
Bertemu PHDI Sumut, Kapolda Sonny Irawan Tebarkan Kebaikan dan Permudah Urusan Masyarakat
News
Silaturahmi dengan MITSU, Kapolda Sumut Bawa Pesan Persatuan dan Keamanan untuk Masyarakat
News
Medan sumut24.co Sikap kuasa hukum Bank Mandiri yang memilih bungkam dan meninggalkan awak media usai persidangan gugatan PT Toba Surimi I
Hukum
PDI Perjuangan Sumut Desak Langkah Konkret Atasi Banjir dan Lindungi Petani di Lau Solu
News
Kapolresta dan Wakapolresta Deli Serdang Turun ke Sekolah, Sampaikan Pesan Kamtibmas Melalui Program Polidik
News