Senin, 02 November 2026

Kapolres Sukoharjo Dicopot, H Syahrir Nasution: Kapolda Jateng Juga Harus Dicopot!

Administrator - Senin, 02 November 2026 21:04 WIB
Kapolres Sukoharjo Dicopot, H Syahrir Nasution: Kapolda Jateng Juga Harus Dicopot!

MEDAN – Pencopotan Kapolres Sukoharjo menyusul polemik penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, belum cukup untuk menjawab keresahan masyarakat. Tokoh Masyarakat Sumatera Utara, H Syahrir Nasution, menilai evaluasi terhadap jajaran kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap Kapolda Jawa Tengah.

Baca Juga:

Menurut H Syahrir Nasution, polemik penggerebekan pesantren tersebut harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prosedur, perlindungan anak, serta penghormatan terhadap lingkungan pendidikan keagamaan.

Ia menilai, pencopotan Kapolres Sukoharjo semestinya menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh bagaimana operasi tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi.

Jangan Hanya Kapolres yang Dievaluasi

H Syahrir Nasution berpandangan, apabila seorang pejabat dicopot akibat persoalan dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, tanggung jawab pengawasan pimpinan di atasnya juga perlu diperiksa secara objektif.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat di tingkat polres. Kapolda Jawa Tengah juga perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan hasil pemeriksaan terhadap kasus tersebut.

Desakan agar Kapolda Jawa Tengah turut dicopot mencerminkan tuntutan agar penegakan disiplin di tubuh Polri berjalan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Namun, penentuan sanksi terhadap pejabat terkait harus tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggerebekan Pesantren Jadi Sorotan

Polemik penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo menjadi perhatian publik karena menyangkut cara aparat menjalankan kewenangan di lingkungan pendidikan keagamaan yang dihuni santriwati, termasuk anak-anak.

Dalam situasi seperti ini, aparat dituntut tidak hanya bertindak berdasarkan prosedur hukum, tetapi juga mengedepankan profesionalitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

H Syahrir Nasution menilai, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai tindakan aparat dan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan kepolisian.

Ujian Kepercayaan terhadap Polri

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ketegasan dalam menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Karena itu, hasil pemeriksaan internal perlu disampaikan secara transparan. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan sesuai aturan dan tingkat tanggung jawab masing-masing.

H Syahrir Nasution berharap Kapolri mengambil langkah tegas dan adil dalam menyikapi polemik tersebut. Menurutnya, pembenahan institusi harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Desakan agar Kapolda Jawa Tengah turut dicopot pun menjadi bagian dari tuntutan evaluasi yang lebih luas terhadap kepemimpinan dan pengawasan di tubuh kepolisian.


Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kapolresta dan Wakapolresta Deli Serdang Turun ke Sekolah, Sampaikan Pesan Kamtibmas Melalui Program Polidik*
Subuh Keliling di Padangsidimpuan, Kapolres Noval Desky Serukan Perang terhadap Narkoba
Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua
Sentuhan Humanis AKBP Noval Desky di HUT ke-75 Humas Polri, Anak-anak Panti Asuhan Hayat Terima Bantuan Sembako
Wujud Sinergisitas TNI-Polri, Kapolrestabes Medan Sambangi Mako Menhanud 1 Pasgat pada Peringatan HUT Ke-81 TNI
Wujud Sinergisitas TNI-Polri, Kapolrestabes Medan Sambangi Mako Menhanud 1 Pasgat pada Peringatan HUT Ke-81 TNI
komentar
beritaTerbaru