Atlit Taekwondo Sumut M. Raihan Raih Medali Perak di Sea games 2025
Atlit Taekwondo Sumut M. RaihanRaih Medali Perak di Sea games 2025
News
Baca Juga:
- Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus
- JLT Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus Dugaan Kekerasan Secara Bersama-Sama Dan Merusak Tanaman Sawit Milik AS
- Mantan Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimy, Disebut Berpotensi Menyusul Jadi Tersangka Kasus Smartboard
Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, secara tegas menyebut Alexander Sinulingga, pejabat yang memiliki otoritas dalam proyek revitalisasi itu, sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Proyek Mangkrak, Anggaran Raksasa, Pejabat Diam
Menurut Azmi, belum siapnya revitalisasi Lapangan Merdeka tidak boleh dibiarkan hanya menjadi persoalan teknis kontraktor.
> "Ini proyek hampir setengah triliun. Tidak mungkin mangkrak tanpa ada salah urus dari pejabat yang bertanggung jawab. Dan dalam hal ini, Alexander Sinulingga harus tampil dan menjelaskan ke publik. Jangan sembunyi," tegasnya.
Ia menilai keterlambatan proyek bukan hanya masalah manajemen pelaksana, tetapi menunjukkan adanya dugaan kuat kesalahan pengawasan, kelalaian pejabat, bahkan kemungkinan permainan dalam penganggaran dan pelaksanaan.
Azmi: 'Kejari Jangan Sungkan, PeriksaAlexander!'
Azmi mendesak Kejari Medan agar tidak ragu memeriksa semua pihak yang punya kewenangan dalam proyek tersebut, termasuk Alexander Sinulingga.
> "Kejari jangan pilih kasih. Kalau Alexander punya peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi Lapangan Merdeka, maka ia wajib diperiksa. Jangan hanya kontraktornya yang ditekan," ujar Azmi.
Ia menambahkan, mangkraknya proyek bernilai fantastis itu sudah menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran di Kota Medan.
Terlalu Banyak Kejanggalan untuk Dianggap Kebetulan
KAMAK menyoroti sejumlah kejanggalan yang tidak dapat dianggap persoalan biasa:
Proyek belum rampung meski anggaran mencapai Rp497 miliar.
Proses pembangunan dinilai tidak transparan.
Struktur manajemen proyek tidak jelas.
Pengawasan pemerintah diduga lemah atau sengaja dibiarkan.
Pelaksanaan teknis tidak sebanding dengan besarnya anggaran.
> "Kalau pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung tidak bisa memastikan proyek selesai tepat waktu, maka publik pantas menduga ada yang tidak beres. Dan itu harus dibongkar tuntas," tegas Azmi.
KAMAK: Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Azmi menegaskan bahwa revitalisasi Lapangan Merdeka adalah proyek ikon kota yang menyedot perhatian masyarakat luas. Karena itu, setiap persoalan dalam proyek ini harus dijelaskan secara terang benderang.
> "Alexander Sinulingga harus bertanggung jawab, baik secara administratif maupun hukum bila ditemukan unsur kelalaian atau korupsi. Uang rakyat terlalu besar untuk dibiarkan mangkrak begitu saja," ujarnya.
Kasus Ini Bisa Jadi Gerbang Mengungkap Permainan Besar
KAMAK menyatakan siap mengawal penyelidikan Kejari Medan hingga seluruh pihak yang terlibat diusut secara proporsional.
> "Ini bukan proyek kecil. Rp497 miliar bukan angka main-main. Jika Kejari serius, para aktor besar pasti terseret," tutup Azmi.
Dengan masuknya penyelidikan dan menguatnya tekanan publik, satu hal kini menjadi perhatian utama: apakah Kejari Medan berani menuntaskan kasus ini hingga ke pejabat yang paling bertanggung jawab?.tim
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Atlit Taekwondo Sumut M. RaihanRaih Medali Perak di Sea games 2025
News
Banda Aceh Sumut24.co CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH / Anto Genk, mendapat kesempatan eksklusif mewawancarai Gubernur Aceh Muzakir Ma
News
Wagub Sumut Apresiasi Bantuan Korban Banjir dan Longsor dari Pemprov Bengkulu
kota
Relawan RFKK Ribka Tjiptaning dan BAMUSI Sumut Gerak Cepat Salurkan Bantuan Banjir ke Langkat dan Aceh Tamiang
kota
Gubsu Dianggap Ceroboh Gunakan Dana BTT, Aktivis Desak DPRD Sumut Keluarkan Mosi Tidak Percaya
kota
KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKAKornas KAMAK Azmi Hadly &ldquoAlexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mang
kota
Ketua DPRK Berharap Realisasi Anggaran Tahun 2026 Harus Dipercepat, OPD Wajib Laksanakan Tender di Januari 2026
kota
SUMUT24.co Nasional Kantor Perwakilan Perdagangan dan Ekonomi Taipei (TETO) di Indonesia meluncurkan film pendek edukasi terbaru berjudu
News
Elfanda Ananda Dana BTT Dipakai untuk Bonus Atlet? Itu Pelanggaran Regulasi!
kota
Wali Kota memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih Kejaksaan Negeri Pematang Siantar
kota