Sungai Lebih Jujur dari Penguasa

Oleh : H. Syahrir Nasution – Sutan Kumala Bulan
Aktivis 70-an dan Pemerhati Kebangsaan serta Sosial Masyarakat

Baca Juga:

• Sejarah Adalah Hakim yang Jujur: Celaka bagi Mereka yang Curang
• Penambangan Emas Ilegal Cemari Sungai, Warga Desa Tambangan Tonga Terancam Krisis Lingkungan
• PT KPPN Diduga Langgar PP 38/2011 dan Terancam Pasal 158 UU Minerba: Penambangan di Sepadan Sungai Bisa Dipidana 5 Tahun

Banjir Bandang Batang Toru tahun 2025 mengubur 116 nyawa dan masih menyisakan 42 warga yang hilang. Namun bencana terbesar bukan derasnya air, melainkan kejujuran telanjang yang dibawa sungai: ribuan kayu gelondongan yang terseret arus, menjadi saksi bisu kerusakan hutan yang selama ini dipoles dengan konferensi pers, dibungkus izin, dan ditutupi oleh kekuasaan.

Di negeri ini, ternyata sungai jauh lebih jujur daripada pejabat.

---

Penguasa Bicara Hujan, Sungai Bicara Pembantaian Hutan

Setiap bencana datang, pejabat tergesa-gesa mengulang dua kalimat klise:

"Curah hujan tinggi."
"Cuaca ekstrem."

Begitu mudah. Begitu dangkal. Begitu aman bagi kekuasaan.

Tetapi Sungai Batang Toru menolak retorika.
Ia tidak menunggu instruksi.
Ia tidak bisa dibungkam.

Ia justru menggelontorkan bukti konkret:
kayu gelondongan yang dipotong rapi, dikuliti bersih, panjang seragam — bukan produk badai, melainkan produk kapital yang rakus, izin yang sembrono, dan pemerintah yang terlalu tunduk pada lobi korporasi.

Banjir ini bukan sekadar takdir.
Ini hasil.
Hasil dari kebijakan yang salah dan penguasa yang enggan mengakui kesalahan.

---

Korporasi Disebut, Negara Justru Diam

WALHI Sumut berani menyebut nama: tujuh perusahaan dituding berperan dalam merusak ekosistem Batang Toru — mulai dari tambang emas, PLTA, geothermal, pulp, hingga perkebunan.

Namun pemerintah?
Pemerintah memilih menunda, menunggu, mengulur.

Ada ratusan ribu hektar hutan hilang, izin yang tumpang tindih, dan bukaan hulu yang kian botak — tetapi suara negara tetap pelan, ragu, penuh kompromi.

Seolah sungai sudah berteriak,
tapi pejabat masih saja berkata,
"Kita tunggu hasil kajian."

Ironis.
Banjir sudah menghadirkan bukti langsung di depan mata,
tetapi negara tetap bersembunyi di balik prosedur.

---

Negara Sibuk Mengurus Hilir, Tapi Tak Tega Menyentuh Hulu

Setiap bencana, pola respons pemerintah tak pernah berubah:

menetapkan status tanggap darurat,

membuka posko pengungsian,

menyalurkan bantuan logistik,

meninjau lokasi sambil difoto wartawan.

Semua itu penting — tetapi bukan solusi.
Itu hanya perban bagi luka yang diciptakan oleh mereka yang tak tersentuh hukum.

Akar persoalan berada di hulu:
hutan yang dibabat, bukaan tanah yang dikeruk,
izin yang ditebar seperti brosur kampanye.

Namun pemerintah tidak pernah benar-benar berani menyentuh sumber kerusakan, karena di hulu ada kekuatan besar:

Modal.
Investor.
Pemilik konsesi.
Perusahaan raksasa yang masuk daftar proyek strategis nasional.

Di negara seperti ini, suara modal selalu lebih keras daripada teriakan korban banjir.

---

Bencana Ini Tidak Netral — Ada Tangan yang Mengizinkan

Kita harus menyatakannya secara terang:
Ini bukan musibah alam.
Ini adalah kejahatan ekologis yang difasilitasi negara.

Karena:

Izin dikeluarkan pemerintah.

Pengawasan diabaikan aparat.

Penegakan hukum dilemahkan kompromi politik.

Ketika bencana datang, mereka menyalahkan cuaca.

Sementara sungai membongkar segalanya tanpa tedeng aling-aling.
Sungai menjadi whistleblower ekologis — lebih jujur dari pemimpin, lebih berani dari lembaga, lebih tegas daripada regulasi.

---

Penguasa Seharusnya Malu: Kebenaran Harus Diantar Banjir

Tragedi Batang Toru mengungkap kenyataan pahit:

Rakyat harus menunggu banjir untuk tahu apa yang terjadi di hulu.

Rakyat harus melihat ratusan kayu gelondongan untuk tahu siapa yang menebang.

Rakyat harus mengubur keluarganya untuk melihat kebijakan mana yang gagal.

Ketika sungai menjadi satu-satunya pihak yang jujur,
itu bukan hanya bencana ekologis —
tetapi juga bencana moral bagi negara.

---

Negara Harus Memilih: Membela Hutan atau Membela Modal

Editorial ini tidak meminta basa-basi.
Editorial ini menuntut tindakan nyata:

1. Audit total seluruh izin perusahaan di Batang Toru.

2. Penyidikan terbuka terhadap korporasi yang disebut WALHI.

3. Pencabutan izin di kawasan hulu yang terbukti merusak ekosistem.

4. Penegakan hukum tanpa kompromi dengan kepentingan politik.

5. Pengakuan resmi bahwa kerusakan hulu adalah faktor utama bencana.

Tanpa ini, pemerintah hanya sedang menulis daftar korban berikutnya.

---

Kesimpulan: Sungai Tidak Pernah Bohong — Penguasa Sering Kali Ya

Air tidak mengenal diplomasi.
Ia tidak peduli pada elektabilitas, kepentingan investor, atau stabilitas politik.
Air hanya mengalir — dan membawa kebenaran yang disembunyikan manusia.

Ketika sungai lebih jujur daripada penguasa,
itu tanda bahwa negeri ini sedang sakit:

Sakit oleh keserakahan.
Sakit oleh pembiaran.
Sakit oleh kekuasaan yang lupa bahwa tugas pertama negara adalah melindungi rakyat — bukan melindungi korporasi.

Batang Toru sudah bersuara.
Pertanyaannya:
Apakah penguasa berani mendengarkan?

****

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sejarah Adalah Hakim yang Jujur: Celaka bagi Mereka yang Curang

Penambangan Emas Ilegal Cemari Sungai, Warga Desa Tambangan Tonga Terancam Krisis Lingkungan

PT KPPN Diduga Langgar PP 38/2011 dan Terancam Pasal 158 UU Minerba: Penambangan di Sepadan Sungai Bisa Dipidana 5 Tahun

Azmi Rambe Beberkan Fakta: Puluhan Rekomendasi Pertambangan Sungai Tidak Pernah Didisposisi Topan Ginting

KETIKA RELAWAN JADI PENGUASA BAYANGAN

Mengelola Negara Harus dengan Kejujuran dan Keberpihakan pada Rakyat