Tinjau Korban Banjir, Edwin Sugesti Nasution Desak Pemko Medan Sediakan Perahu Karet

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis
• Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan
• DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Demi menjamin keselamatan warga saat bencana banjir melanda, anggota DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyediakan sedikitnya dua unit perahu karet di setiap Kecamatan rawan banjir.

"Tadi malam saat saya menemui masyarakat korban terdampak banjir di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, masyarakat mengeluhkan lambannya tindakan evakuasi oleh Pemko Medan. Terutama tidak adanya perahu karet untuk mengevakuasi warga khususnya lansia dan anak-anak," katanya, Minggu (30/11/2025).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan penyediaan perahu karet di setiap kecamatan dianggap krusial untuk mengatasi penanganan banjir yang dianggap lamban oleh masyarakat, terutama saat evakuasi warga ke tempat yang lebih aman.

"Ke depan Pemko Medan melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) harus segera menyediakan perahu karet ini. Minimal dua unit setiap kecamatan atau satu unit di setiap kelurahan yang tergolong rawan banjir," katanya.

Alasan penyediaan perahu karet di setiap kecamatan atau keluarahan, katanya adalah guna mempercepat evakuasi.

Keluhan dari kebanyakan warga yang terdampak banjir, katanya adalah keterlambatan penanganan banjir seringkali terjadi karena kurangnya sarana evakuasi, sehingga warga terpaksa menunggu lama untuk diselamatkan.

"Penyediaan perahu karet di setiap kecamatan atau kelurahan akan memperpendek jarak dan waktu tempuh evakuasi.Selain itu, kesiapsiagaan dengan menempatkan perahu karet di titik-titik rawan bencana akan memastikan bantuan dapat segera dikirimkan begitu banjir terjadi, sehingga mengurangi kepanikan warga," sebutnya.

Selain itu, katanya lagi, keluhan warga terdampak banjir juga mengeluhkan akses kontak darurat yang sulit dihubungi oleh masyarakat.

"Memang banyak nomor akses kontak darurat baik itu BPBD Medan, BPBD Sumut dan nomor kontak darurat lainnya. Tapi, sangat dikeluhkan masyarakat adalah nomor yang beredar itu justru tidak merespon atau tidak aktif sehingga membuat warga semakin panik untuk meminta bantuan evakuasi," katanya.

Ia menambahkan, dalam kondisi cuaca ekstrem dan ancaman bencana yang semakin meningkat Pemko Medan tidak boleh lengah. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.

"Pemko Medan harus tanggap terhadap ancaman bencana ini. Jika tidak disikapi secara serius, nyawa masyarakat akan menjadi taruhannya," katanya.

Untuk itu, anggota Komisi IV itu berharap dalam waktu dekat, Pemko Medan dapat mengambil langkah konkret dengan menyediakan perahu karet di setiap kelurahan rawan banjir. Sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih yang mampu mengoperasikannya secara cepat dan tepat saat terjadi keadaan darurat.

"Diharapkan apa yang terjadi saat ini harus dijadikan pembelajaran bagi Pemko Medan. Dan pemerintah harus bergerak cepat. Penyediaan perahu karet dan petugas yang terlatih untuk ditempatkan di setiap kecamatan harus segera dilakukan untuk menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi kapan saja," katanya.

Edwin juga meminta Pemko Medan untuk segera turun ke Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Sebab, saat dirinya memberikan bantuan kepada masyarakat, ternyata masyarakat di kelurahan terjun belum mendapatkan bantuan apapun dari Pemko Medan sejak 27 November 2025.

"Bahkan, kondisi diperparah dengan matinya aliran listrik serta sinyal seluler yang buruk sehingga banyak masyarakat yang sulit untuk menghubungi Pemko Medan atau untuk bertelepon dengan saudara mereka. Ini harus jadi perhatian serius oleh Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas," pungkasnya.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis

Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan

DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027

DPRD Medan Gelar Paripurna Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden

Setelah 9 Tahun Diperjuangkan, RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas 2026