Wabup Pakpak Bharat Meninjau Pelaksanaan Posyandu Bulanan
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd meninjau pelaksanaan Posyandu Bulanan di desa Kuta Meria
News
Baca Juga:
Medan — Universitas Sumatera Utara (USU) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pernyataan keras dari pemerhati sosial Sumatera Utara, Syahrir Nasution, yang mengingatkan bahwa kampus terbesar di Sumut itu kini berada di ambang kehilangan public trust atau kepercayaan publik.
Dalam pesannya, Syahrir menyebutkan bahwa kegaduhan yang berkepanjangan, lemahnya penyelesaian masalah internal, serta berbagai kasus yang menyeret nama baik universitas dapat memicu lahirnya persepsi negatif yang berbahaya. Menurutnya, ketika kepercayaan publik mulai mengikis, dampaknya tidak hanya pada reputasi institusi, tetapi juga pada masa depan para mahasiswa dan lulusan USU.
> "Jangan sampai nanti keluar dari mulut masyarakat Sumut bahwa USU terancam kehilangan public trust. Bahasa masyarakat itu lebih ampuh daripada bahasa hukum. Jangan sampai masyarakat bicara — karena ketika masyarakat yang bicara, itu lebih keras dari putusan hukum," ujar Syahrir Nasution dalam keterangannya, Rabu (26/11).
Syahrir menyoroti bahwa sering kali bahasa hukum dan regulasi administrasi diabaikan dalam penanganan permasalahan kampus. Ia menegaskan, ketika publik merasa tidak lagi percaya, maka penjelasan hukum apa pun tidak akan mampu menutupi keretakan kepercayaan tersebut.
Menurut Syahrir, pengelolaan lembaga pendidikan sebesar USU harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, penyelesaian masalah yang tuntas, serta komunikasi publik yang jelas. Ia menilai bahwa isu-isu yang selama ini muncul seharusnya dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar retorika atau pembelaan normatif.
"Kepercayaan publik itu modal utama sebuah universitas. Jika masyarakat mulai meragukan integritas dan tata kelola USU, maka yang dirugikan bukan hanya nama institusi, tetapi ribuan mahasiswa, alumni, dan civitas akademika," tambahnya.
Syahrir mengimbau agar pimpinan USU segera melakukan pembenahan menyeluruh dan tidak meremehkan kekuatan opini publik. "Bahasa masyarakat itu tajam. Jika USU tidak segera berbenah, jangan salahkan publik ketika mereka mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kampus," tegasnya.
Ia berharap badai isu yang melanda USU menjadi momentum bagi pimpinan universitas untuk berani membuka diri, membangun kedisiplinan tata kelola, serta menghadirkan langkah-langkah pemulihan kepercayaan.
"Publik trust itu dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa runtuh hanya dalam hitungan hari," tutup Syahrir.
Artikel ini menggambarkan kekhawatiran serius dari masyarakat Sumut tentang arah pengelolaan USU dan menjadi peringatan agar kampus segera bertindak sebelum krisis kepercayaan benar-benar terjadi.rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd meninjau pelaksanaan Posyandu Bulanan di desa Kuta Meria
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota T
News
Bupati BUMD Bhineka Perkasa Jaya Harus Dikelola Secara Profesional
kota
sumut24.co MedanPemerintah Kota Medan kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik. Di masa kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Put
kota
sumut24.co MedanMusyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menjadi ruang penting untuk melahirkan keputusan yan
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut hangat kunjungan President (Rektor) Hyejeon University, Prof. Dr. Lee
kota
sumut24.co JakartaPasar modal Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat. Pertumbuhan
Ekbis
sumut24.co MedanTelkomsel memastikan kesiapan layanan GraPARI untuk mendukung kebutuhan pelanggan pascabencana yang melanda wilayah Aceh d
Ekbis
sumut24.co BALIGE, Pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan sejak tahun 2025 kepada sejumlah siswa di Kabupaten Toba
News
Medan sumut24.co Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar menertibkan bangunan tembok setinggi 3 (tiga) meter panjang 50 meter di Lungkungan V P
kota