Dugaan Korupsi Rusunawa Rp797 Juta: Jejak Lama Alexander Sinulingga Mulai Terkuak, Kejari Belawan Bergerak

Baca Juga:

• Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka
• PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH
• Menantu Mantan Bupati Labuhanbatu Disebut Dalam Kasus Korupsi Proyek Puskesmas Teluk Sentosa

MEDAN – Aroma korupsi kembali menyeruak dari proyek pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Medan. Kali ini, sorotan publik mengarah kepada sosok Kadis Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, yang pada Kamis (20/11/2025) dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan.

Alexander diperiksa bukan dalam kapasitasnya sebagai Kadis Pendidikan, melainkan terkait jabatannya sebelum diangkat Gubernur Sumut Bobby Nasution. Ia sebelumnya menjabat Kadis Perkim CKTR Kota Medan, instansi yang membawahi proyek Rusunawa yang kini menjadi sumber dugaan korupsi.

Proyek Rusunawa yang Bermasalah

Informasi yang dihimpun Waspada.id menyebutkan, objek penyelidikan Kejari Belawan mencakup dua proyek Rusunawa:

Rusunawa Seruwai, Medan Labuhan

Rusunawa Kayu Putih, Medan Deli

Keduanya merupakan proyek strategis Dinas Perkim CKTR Kota Medan, namun kini justru menjadi sorotan tajam setelah adanya temuan signifikan dari BPK RI Perwakilan Sumut Tahun 2025. BPK menemukan indikasi penyimpangan mencapai Rp797.454.674, angka yang jelas bukan nominal kecil untuk fasilitas publik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kejaksaan: Masih Tahap Penyelidikan

Kasi Intel Kejari Belawan, Daniel Setiawan Barus, ketika dikonfirmasi Jumat (21/11/2025) pagi, membenarkan pemeriksaan terhadap Alexander.

> "Kemarin yang bersangkutan hadir untuk dimintai keterangan. Kasus tersebut masih penyelidikan kami. Masih lid," ujarnya singkat.

Jawaban yang pendek—namun sarat makna—menandakan bahwa kejaksaan belum ingin membuka banyak informasi ke publik. Namun pemeriksaan pejabat setingkat kepala dinas sudah cukup menggambarkan bahwa kasus ini bukan perkara sepele.

Alexander Bungkam

Upaya konfirmasi kepada Alexander Sinulingga tidak membuahkan hasil. Pesan WhatsApp yang dikirim Waspada.id hanya centang satu, memperlihatkan tidak ada respons dari pejabat yang kini berada di lingkaran kekuasaan Gubernur Sumut tersebut.

Sikap bungkam ini tentu memunculkan tanda tanya. Apakah Alexander menghindar karena merasa terpojok? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang masih disembunyikan di balik proyek Rusunawa?

Jejak BPK, Pintu Masuk Pengungkapan

Temuan BPK RI ini menjadi pintu masuk penting bagi aparat penegak hukum. Nilai potensi kerugian negara yang hampir mencapai Rp800 juta menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi berpotensi mengarah pada tindakan koruptif dalam proses pembangunan maupun pengelolaan anggaran.

Publik kini menunggu:
Apakah Kejari Belawan berani melangkah lebih jauh?
Apakah kasus ini akan menyeret nama-nama lain di Dinas Perkim CKTR pada periode Alexander menjabat?

Yang jelas, pemeriksaan terhadap Alexander Sinulingga menjadi babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi Rusunawa yang selama ini hanya beredar lewat bisik-bisik di lingkungan Pemko Medan.

Kasus ini dipastikan masih akan bergulir. Dan publik berhak tahu, siapa sesungguhnya yang bermain di balik proyek hunian rakyat tersebut.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

Menantu Mantan Bupati Labuhanbatu Disebut Dalam Kasus Korupsi Proyek Puskesmas Teluk Sentosa

Kasus MFF, Kejari Medan Diminta Periksa Pejabat Dekranasda Medan, Kornas KAMAK: “Jangan Tebang Pilih, Usut Tuntas Aliran Anggaran”

Kejatisu Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi KPU Sumut Temuan BPK Capai Rp 1,4 Miliar, Publik Minta Proses Hukum Bukan Sekadar Imbauan

Menguji Keseriusan Kejari Medan Membongkar Dugaan Korupsi di Pemko Medan