Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting

Medan – Desakan penegakan hukum tanpa tebang pilih kembali menguat di Sumatera Utara. Kali ini, sorotan keras dialamatkan kepada Dikky Anugerah Panjaitan, Kepala Bappelitbang Provsu, yang diduga terlibat dalam pergeseran anggaran tidak prosedural serta berada dalam lingkaran kasus suap proyek jalan Sumut yang menjerat eks Kadis PUPR Topan Ginting.

Baca Juga:

• OTT KPK Gegerkan Kampus, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap
• KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Sejumlah Pejabat Diperiksa
• Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

Ketua Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menegaskan bahwa KPK tidak boleh menutup mata terhadap peran Dikky dalam skandal anggaran tersebut.

"Sudah cukup bukti awal, Kejati jangan ragu menetapkan Dikky sebagai tersangka" – Azmi Hadly

Dalam pernyataannya, Azmi Hadly menegaskan:

"Kami melihat ada rangkaian pergeseran anggaran yang tidak wajar dan terjadi saat Dikky berada di posisi strategis. Ia juga menjadi saksi dalam kasus suap Topan Ginting. Status saksi bukan perlindungan. Kalau alurnya mengarah, KPK harus berani menetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai tersangka."

Azmi menambahkan bahwa Kejati tidak boleh berhenti pada aktor teknis semata.

"Jangan hanya pion yang diseret. Kami mencium permainan anggaran yang lebih besar. Bappelitbang adalah pintu awal perencanaan. Kalau ada penyimpangan, pasti ada peran yang lebih dalam. KPK jangan main aman."

Pergeseran Anggaran Diduga Dikorupsi

Sejumlah data yang dihimpun pegiat antikorupsi menunjukkan adanya pergeseran anggaran signifikan pada proyek-proyek jalan Provinsi Sumut. Pergeseran itu disebut-sebut dilakukan tanpa kajian teknis memadai dan diduga terkait kepentingan pihak tertentu.

Azmi Hadly menegaskan:

"Ini bukan sekadar pergeseran administrasi. Ini pergeseran anggaran yang punya aroma korupsi. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan pejabat tinggi perencanaan."

Keterkaitan dengan Kasus Suap Topan Ginting

Sebagai saksi dalam kasus suap yang menyeret Topan Ginting, nama Dikky disebut dalam beberapa rangkaian pemeriksaan. Namun, menurut Azmi, posisi saksi tersebut justru menguatkan alasan untuk menaikkan statusnya.

> "Justru karena dia saksi, Kejati harus menguji apakah perannya murni sebagai saksi atau bagian dari mata rantai korupsi. Jangan hanya catat keterangannya, tapi dalami keterlibatannya."

Dalam penutup pernyataannya, Kornas KAMAK Azmi Hadly memberikan tekanan keras:

"KPK jangan mandul menghadapi aktor-aktor pergeseran anggaran. Kami menuntut penetapan tersangka terhadap Dikky Anugerah Panjaitan bila bukti sudah memadai. Publik menunggu keberanian KPK."tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

OTT KPK Gegerkan Kampus, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap

KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Sejumlah Pejabat Diperiksa

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi

Dinas SDBMBK Sumut Pimpinan Chandra Dalimunthe Dilaporkan ke KPK Soal Pengaturan Tender Proyek

GEGER! KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Disita, 10 Orang Diamankan