KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek

Baca Juga:

• GEGER! KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Disita, 10 Orang Diamankan
• BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Diamankan di Sumsel
• Garuda Muda Lolos ke Semifinal Piala AFF U-19 Usai Tundukkan Vietnam 2-1

Medan — Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan tajam. Lembaga antirasuah itu dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam menangani dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terutama pada kasus korupsi proyek jalan provinsi yang melibatkan kontraktor dan Topan Ginting.

Hingga kini, KPK belum menjadwalkan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Bobby, meskipun berbagai informasi dan data telah mencuat ke publik. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa KPK justru diduga menjadi "pelindung kekuasaan" bagi menantu Presiden Joko Widodo tersebut.

Aktivis anti-korupsi dan Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, menyebut sikap KPK sangat janggal dan terkesan tidak profesional.

"Kasus sudah terang benderang, aliran uang dan peran para pihak sudah banyak diungkap. Tapi KPK seolah tak punya keberanian menyentuh Bobby Nasution. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa KPK sedang menjadi pelindung bagi Gubernur Sumut tersebut," ujar Azmi dengan nada tegas.

Kasus Mandek, Publik Bertanya: Ada Apa?

Selain kasus korupsi jalan Sumut, sejumlah persoalan lain yang diduga terkait kebijakan dan jaringan kepentingan di pemerintahan provinsi juga ikut mengemuka. Namun, KPK tetap berjalan lamban, bahkan cenderung diam.

Menurut pengamat hukum politik, situasi ini makin memperburuk kepercayaan publik terhadap KPK yang selama ini telah kehilangan taring setelah revisi UU KPK tahun 2019.

> "Tidak ada satu pun langkah berani KPK untuk menyentuh pejabat yang punya kedekatan dengan lingkaran kekuasaan pusat. Sikap diam ini tidak hanya memalukan, tetapi juga membahayakan prinsip equality before the law," tegasnya.

KPK Didesak Bertindak

Desakan kepada KPK semakin menguat. Berbagai kelompok masyarakat sipil meminta lembaga itu tidak menjadi alat politik atau tameng kekuasaan.

Mereka juga mengingatkan bahwa mandeknya penanganan kasus korupsi di Sumut akan memberi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi nasional—bahwa pejabat tertentu dapat kebal hukum hanya karena memiliki kedekatan politik dan hubungan keluarga dengan pejabat tinggi negara.

> "Jika KPK terus bersikap seperti ini, publik berhak mempertanyakan: apakah KPK masih lembaga pemberantas korupsi, atau sudah berubah menjadi pelindung pejabat?" pungkas Azmi Hadly.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GEGER! KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Disita, 10 Orang Diamankan

BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Diamankan di Sumsel

Garuda Muda Lolos ke Semifinal Piala AFF U-19 Usai Tundukkan Vietnam 2-1

Dugaan Penyimpangan Pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19 di Pematangsiantar Akan Dilaporkan ke KPK

Sinergi Pemimpin Daerah: Bobby Nasution dan Bupati Taufik Zainal Abidin Padati Stadion Utama Sumut, Nobar Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar

Hari Lahir Pancasila, Bobby Nasution Tegaskan Pancasila Jadi Jawaban Tantangan Global