Pemkab Simalungun Komitmen Dukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Sumut
Pemkab Simalungun Komitmen Dukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Sumut
kota
Baca Juga:
Madina | Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi mempercepat langkah digitalisasi lewat penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).
Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mulai menggunakan aplikasi ini pada bulan depan, tanpa pengecualian.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wabup Atika dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi penggunaan aplikasi Srikandi yang digelar pada Senin, 17 November 2025.
Acara ini dihadiri seluruh jajaran OPD Pemkab Madina sebagai bentuk persiapan menuju tata kelola administrasi yang lebih modern dan efisien.
Atika menekankan bahwa aplikasi Srikandi bukan sekadar alat bantu, tetapi bagian penting dari transformasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.
"Dari kepanjangannya saja kita sudah paham fungsi aplikasinya. Jadi seluruh perangkat daerah harus siap dan melek teknologi. Jangan ada yang gagap digital," tegasnya, dengan nada memotivasi.
Ia juga meminta peserta sosialisasi untuk aktif selama sesi simulasi.
"Kalau ada yang kurang paham, langsung tanyakan. Jangan saling menghakimi, kita belajar sama-sama. Ini demi perbaikan pelayanan publik," ujarnya.
Lebih lanjut, Atika menjelaskan bahwa meskipun nilai indeks SPBE Madina tidak mengalami penurunan, tetapi daerah lain justru mengalami peningkatan sehingga peringkat Madina ikut merosot. Sebelumnya, Madina berada di lima besar terbaik se-Sumatera Utara.
"Kita harus kembali bersaing. Penggunaan Srikandi ini salah satu langkah penting untuk meningkatkan kembali peringkat SPBE kita," jelas Atika.
Wabup juga menyoroti bahwa penggunaan aplikasi Srikandi dapat menghemat anggaran, terutama pada pengeluaran alat tulis kantor (ATK). Menurutnya, tidak boleh ada pekerjaan administrasi yang terhambat hanya karena keterbatasan ATK.
"Kita ingin anggaran lebih efisien. Srikandi itu solusi untuk mengurangi penggunaan ATK dan mempercepat proses administrasi," tegasnya.
Atika menginstruksikan seluruh pemerintah kecamatan untuk segera melakukan penyesuaian. Ia menilai bahwa ketersediaan jaringan internet di ibu kota kecamatan cukup memadai, sehingga tidak ada alasan untuk menunda penggunaan aplikasi.
"Di kecamatan biasanya ada sinyal. Jadi tidak boleh ada alasan terhambat. Semua harus segera menyesuaikan diri," tambahnya.
Sebelum menutup arahannya, Atika mengingatkan agar seluruh perwakilan OPD segera meneruskan instruksi ini kepada para kepala dinas mereka masing-masing.
"Mulai bulan depan seluruh surat-menyurat kita sudah harus memakai Srikandi. Tahun anggaran 2026 tidak boleh ada kendala lagi. Harus running," pungkasnya.zal
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Pemkab Simalungun Komitmen Dukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Sumut
kota
Wakil Bupati Simalungun Sidak Perumda Agromadear, Dorong Pembenahan dan Kepastian Investasi
kota
Andar Amin Harahap dan Hendri Yanto Sitorus, Dua Kader Muda di Pusaran Musda Golkar SumutMedan Sumut24.coMenjelang Musyawarah Daerah (Musd
Politik
Pemko Pematangsiantar menggelar Seminar Generasi Muda Tanpa Narkoba &ldquoMembangun Generasi Muda yang Berdaya Saing Menuju Generasi Emas 2045&rdquo.
kota
Acara Ibadah Syukur Tahun Baru Sinode GKPI Tahun 2026
kota
sumut24.co JakartaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan lima tersangka oleh Komisi Pemberantasan Ko
kota
Mantan Aspidsus Kejati Sumatera Utara Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.
News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rahabilitasi Pascabencana S
News
sumut24.co TAPANULI SELATAN, Komitmen PT PLN (Persero) dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana kembali ditegaskan melalui kunjung
News
sumut24.co MEDAN, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rek
kota