LPM Medan Johor Sebut Proyek Drainase di Kuala Bekala Diduga Langgar SOP
Medan sumut24.co Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Medan Johor, Jhony M Manik sebut pekerjaan proyek pembangunan sist
Kota
Baca Juga:
Binjai | Sumut24.co
Suasana politik Kota Binjai kembali menghangat. Ketua Dewan Pakar DPC KAHMI Kota Binjai, H. Syahrir Nasution, SE., MM., melontarkan kritik tajam terhadap Wali Kota Binjai terkait ketidakjelasan penggunaan Dana Intensif Fiskal (DIF) yang hingga kini belum ada kejelasan hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan.Syahrir menilai, publik Binjai berhak mengetahui transparansi pengelolaan dana tersebut. "Sampai hari ini, masyarakat belum tahu juntrungannya ke mana dana DIF itu. Tau-tau muncul berita bahwa anggota dewan meminta Kejaksaan kembali memeriksa Wali Kota Binjai terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Ini tentu memunculkan tanda tanya besar," ujarnya kepada wartawan, Minggu (10/11).
Menurutnya, langkah anggota DPRD Kota Binjai yang meminta Kejaksaan memeriksa kembali Wali Kota adalah hal wajar dalam menjalankan fungsi pengawasan. "Jangan katakan karena mereka dari partai berkuasa, maka semuanya bisa dilakukan seenaknya. Sebagai wakil rakyat, sudah tugas mereka bersuara. Kalau diam, nanti dikira ada yang macam-macam," tegas Syahrir.
Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya suara miring yang menyebut sebagian kalangan KAHMI Binjai justru menjadi "tameng" politik bagi Wali Kota. Hal ini membuatnya geram. "Saya sudah peringatkan, DPD KAHMI Binjai jangan jadi think tank atau tim pembisik pribadi Wali Kota. Itu bukan fungsi KAHMI. KAHMI harus tetap independen dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan," ujarnya menegaskan.
Syahrir juga mengingatkan bahwa arogansi dalam kepemimpinan hanya akan menimbulkan perlawanan rakyat. "Kota Binjai ini tidak akan bergerak sedikit pun bila pemimpinnya masih merasa warganya 'tidak ada apa-apanya'. Jangan lupa, lantai yang licin bisa membuat siapa pun terpeleset. Begitu juga masyarakat Binjai — mereka bisa melawan, meski tidak selalu secara sporadis," ucapnya mengutip pernyataan seorang fungsionaris KAHMI Binjai.
Pernyataan keras dari Dewan Pakar KAHMI ini menambah tekanan politik terhadap Wali Kota Binjai di tengah sorotan publik atas dua isu besar: dugaan ketidakjelasan dana DIF dan polemik DBH sawit. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.red2
Medan sumut24.co Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Medan Johor, Jhony M Manik sebut pekerjaan proyek pembangunan sist
Kota
Osriel Limbong Jika Pansus Ijazah Bergulir, Gibran Harus Berani Buka Bukti atau Pertimbangkan Mundur Terhormat
News
Timor Leste Buka Jalan ke Asia Championship 2027 di Sentul
News
Pemerintah Targetkan 919 Unit Huntap di Sumut Rampung Akhir 2026
News
Pakar Hukum Universitas Ekasakti Soroti Konsekuensi Putusan MK, DPR Jadi Perhatian Publik
News
Kabar Baik! Pemkab Palas Perjuangkan Hak Tanah Masyarakat, PPTKH Disetujui Seluas 1.897,89 Hektare
News
Bupati Gus Irawan Desak Huntap Tapsel Dipercepat Jangan Biarkan Warga Korban Bencana Terus Menunggu!
News
Padanglawas Utara sumut24.co Pembangunan jembatan beton di Desa Sampuran, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, terus dik
News
JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH, Perkuat Standar Layanan Terpercaya
News
Osriel Limbong Polemik Kesetaraan Ijazah Gibran Bisa Menjadi Pintu Masuk Hak Angket DPR, Peta Politik 2029 Dipertaruhkan
News