Hampir Setahun Tanpa Sekda Definitif, Posisi Sulaiman Harahap Dipertanyakan
Hampir Setahun Tanpa Sekda Definitif, Posisi Sulaiman Harahap Dipertanyakan
kota
Baca Juga:
- Wali Kota menerima piagam penghargaan dari BKPRMI atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan, sosial, dan kepemudaan
- Plh Wali Kota Tanjungbalai Dorong Siswa SMPN 10 Kembangkan Kreativitas Seni dan Budaya
- Plh Wali Kota Tanjungbalai Dorong Regenerasi Pengurus Jenazah Lewat Pelatihan Fardhu Kifayah
Binjai | Sumut24.co
Suasana politik Kota Binjai kembali menghangat. Ketua Dewan Pakar DPC KAHMI Kota Binjai, H. Syahrir Nasution, SE., MM., melontarkan kritik tajam terhadap Wali Kota Binjai terkait ketidakjelasan penggunaan Dana Intensif Fiskal (DIF) yang hingga kini belum ada kejelasan hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan.Syahrir menilai, publik Binjai berhak mengetahui transparansi pengelolaan dana tersebut. "Sampai hari ini, masyarakat belum tahu juntrungannya ke mana dana DIF itu. Tau-tau muncul berita bahwa anggota dewan meminta Kejaksaan kembali memeriksa Wali Kota Binjai terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Ini tentu memunculkan tanda tanya besar," ujarnya kepada wartawan, Minggu (10/11).
Menurutnya, langkah anggota DPRD Kota Binjai yang meminta Kejaksaan memeriksa kembali Wali Kota adalah hal wajar dalam menjalankan fungsi pengawasan. "Jangan katakan karena mereka dari partai berkuasa, maka semuanya bisa dilakukan seenaknya. Sebagai wakil rakyat, sudah tugas mereka bersuara. Kalau diam, nanti dikira ada yang macam-macam," tegas Syahrir.
Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya suara miring yang menyebut sebagian kalangan KAHMI Binjai justru menjadi "tameng" politik bagi Wali Kota. Hal ini membuatnya geram. "Saya sudah peringatkan, DPD KAHMI Binjai jangan jadi think tank atau tim pembisik pribadi Wali Kota. Itu bukan fungsi KAHMI. KAHMI harus tetap independen dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan," ujarnya menegaskan.
Syahrir juga mengingatkan bahwa arogansi dalam kepemimpinan hanya akan menimbulkan perlawanan rakyat. "Kota Binjai ini tidak akan bergerak sedikit pun bila pemimpinnya masih merasa warganya 'tidak ada apa-apanya'. Jangan lupa, lantai yang licin bisa membuat siapa pun terpeleset. Begitu juga masyarakat Binjai — mereka bisa melawan, meski tidak selalu secara sporadis," ucapnya mengutip pernyataan seorang fungsionaris KAHMI Binjai.
Pernyataan keras dari Dewan Pakar KAHMI ini menambah tekanan politik terhadap Wali Kota Binjai di tengah sorotan publik atas dua isu besar: dugaan ketidakjelasan dana DIF dan polemik DBH sawit. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.red2
Hampir Setahun Tanpa Sekda Definitif, Posisi Sulaiman Harahap Dipertanyakan
kota
Harkitnas 2026 di Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Kebangkitan Digital dan Kemandirian Bangsa
kota
Harkitnas ke118 di Paluta, Wabup Basri Harahap Serukan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital
kota
JMSI Tabagsel Gaungkan Semangat Harkitnas 2026, Ucok Rizal Generasi Muda Penentu Kedaulatan Bangsa
kota
Berakhir Duka! Ibu dan Anak Korban Longsor Wek I Batangtoru Ditemukan Meninggal
kota
47 Ibu dari 11 Kecamatan Ikuti KB MOW di RSUD Gunungtua, Wabup Paluta Basri Harahap Bukti Kesadaran Keluarga Sehat Meningkat
kota
Deklarasi Perang Melawan Narkoba Digelar di Wek VI, Kapolsek Batunadua Tegaskan Polisi Siap Bertindak Tegas
kota
Bupati Madina Lantik 166 Pejabat, Saipullah Nasution Jabatan Bukan Hadiah, Tapi Amanah untuk Rakyat
kota
Kabar Baik untuk Petani! Wabup Paluta Basri Harahap Serahkan 100 Ton Benih Padi, Ketahanan Pangan Diperkuat
kota
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI.Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke118
kota