KPK Dinilai Abaikan Perintah Hakim Soal Pemeriksaan Bobby, Kornas KAMAK Desak KPK Jangan Tebang Pilih dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Baca Juga:

• Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur
• Gubernur Bobby Nasution Terima Aspirasi Serikat Pekerja Kehutanan
• Buka Puasa Bersama Insan Pers, Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

MEDAN | Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan perintah hakim terkait pemeriksaan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.

Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadli, menegaskan bahwa perintah hakim untuk memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut harus dijalankan tanpa pandang bulu. Ia menilai, hingga kini KPK terkesan ragu dan memilih diam ketika nama Bobby Nasution disebut dalam fakta persidangan.

> "KPK jangan tebang pilih dan jangan takut dengan kekuasaan. Perintah hakim itu jelas — semua pihak yang disebut atau diduga terlibat harus diperiksa. Publik menilai KPK seperti mengabaikan perintah tersebut," tegas Azmi Hadli dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

Menurut Azmi, kedekatan antara Topan Ginting dan Bobby Nasution bukanlah rahasia. Keduanya disebut memiliki hubungan erat dalam sejumlah kegiatan dan proyek strategis di Sumut, sehingga pemeriksaan terhadap Bobby sangat penting untuk membuka tabir dugaan keterlibatan pihak lain di balik kasus korupsi besar tersebut.

> "Keterlibatan Topan Ginting dalam proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah tidak mungkin berdiri sendiri. KPK harus berani menelusuri siapa saja yang berada di balik keputusan dan pengaturan proyek itu, termasuk pihak yang dekat dengan kekuasaan," ujar Azmi.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan jalan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dalam persidangan, muncul dugaan kuat adanya pengaturan tender dan mark-up anggaran yang melibatkan jaringan pejabat daerah dan pihak swasta.

Azmi menegaskan, KPK seharusnya tidak berhenti pada aktor teknis, melainkan berani menyentuh aktor pengendali di balik layar.

> "Kami mendesak KPK segera memanggil Bobby Nasution untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan ini penting untuk membuktikan KPK masih berani menegakkan hukum secara adil dan transparan," tambahnya.

KAMAK menyatakan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan bila perlu akan menyurati pimpinan KPK serta menggelar aksi di Jakarta bila lembaga antirasuah itu tetap diam.

> "Ini ujian bagi KPK. Jika berani terhadap rakyat kecil, maka harus lebih berani menghadapi kekuasaan. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," pungkas Azmi Hadli.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur

Gubernur Bobby Nasution Terima Aspirasi Serikat Pekerja Kehutanan

Buka Puasa Bersama Insan Pers, Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026