Desak KPK Tetapkan Mulyono Sebagai Tersangka Suap Proyek Jalan Sumut Rp 1,1 Miliar

MEDAN | Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Mulyono, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut.

Baca Juga:

• Bukan Rp2,3 Miliar, Kirun Sebut Mulyono Terima Rp200 Juta
• KAMAK Desak KPK Periksa dan Gubsu Nonaktifkan Mulyono Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Rp 2,3 Miliar
• Eks Kadis PUPR Sumut Terima Suap Rp 2,380 Miliar Proyek Jalan, KPK Diminta Tetapkan Mulyono Sebagai Tersangka

Kornas KAMAK, Azmi Hadly, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang diterima pihaknya, nilai suap yang diterima Mulyono tidak hanya Rp200 juta seperti yang sempat disebut sebelumnya, melainkan mencapai Rp1,1 miliar. Uang tersebut diduga diberikan oleh kontraktor Topan Ginting terkait pengaturan proyek pembangunan dan peningkatan jalan di Sumatera Utara.

> "Kami mendesak KPK untuk segera menetapkan Mulyono sebagai tersangka. Berdasarkan data dan keterangan yang kami miliki, Mulyono menerima suap senilai Rp1,1 miliar. Ini bukan sekadar gratifikasi kecil, tapi bagian dari praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan proyek jalan di Sumut," tegas Azmi Hadly di Medan, Jumat (27/10/2025).

Menurut Azmi, posisi Mulyono sebagai Kadis PUPR memberi kewenangan strategis dalam menentukan rekanan dan pemenang tender proyek, sehingga tidak mungkin tanpa persetujuannya dana sebesar itu mengalir ke pejabat dinas.

> "KPK harus berani dan tegas. Publik menanti langkah nyata dalam penegakan hukum kasus ini. Jangan ada perlakuan istimewa bagi pejabat yang jelas-jelas terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan wewenang," ujar Azmi.

KAMAK juga meminta agar KPK menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya pihak lain di lingkungan Pemprov Sumut dan kontraktor yang ikut menikmati hasil suap tersebut. Menurut Azmi, kasus ini adalah potret lemahnya pengawasan dan maraknya praktik jual beli proyek di sektor infrastruktur daerah.

> "Kita tidak ingin penegakan hukum hanya berhenti di level bawah. Semua yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus diproses secara hukum. Ini soal keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum," pungkasnya.

Kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara ini menjadi perhatian serius publik karena dinilai mencoreng upaya pemberantasan korupsi di daerah dan merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bukan Rp2,3 Miliar, Kirun Sebut Mulyono Terima Rp200 Juta

KAMAK Desak KPK Periksa dan Gubsu Nonaktifkan Mulyono Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Rp 2,3 Miliar

Eks Kadis PUPR Sumut Terima Suap Rp 2,380 Miliar Proyek Jalan, KPK Diminta Tetapkan Mulyono Sebagai Tersangka

Pengadaan Kapal Tunda Rp135 Miliar Bermasalah, Kejati Sumut Mulai Tahan Tersangka

AKBP Wira Prayatna Pimpin Operasi Grebek Sarang Narkoba, Dua Tersangka diamankan di Silayang layang Padangsidimpuan

Ayah Tiri di Padang Lawas Cabuli Anak Tirinya, Warga Geram dan Serahkan Pelaku ke Polisi